Siti Zuhro: 2023 Harus Menjadi Jembatan Emas untuk Pemilu 2024

JAKARTA - Tidak terasa, pemilu serentak 2024 sebentar lagi kita laksanakan. Kini, masyarakat mulai mencari-cari informasi siapakah yang kira-kira layak menjadi presiden republik Indonesia yang selanjutnya.

Tinggal hitungan bulan berganti tahun menjadi 2024, kini tahun 2023 harusnya menjadi Jembatan emas untuk pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Dimana tahun 2022 merupakan tahapan awal menuju pemilu. Dari mulai pendaftaran, proses seleksi, dan sempat terjadi kontroversi sampai akhirnya masalah itu pun sudah selesai saat ini.

Sejak 2022 pesta demokrasi mulai terasa seiring semakin intensifnya koalisi yang ditunjukan dari berbagai partai. Kompetisi memang belumlah terasa, namun keadaan rupanya sudah menghangat Iklim politik yang teduh menuju Pemilu 2024 mesti terus dirawat.

Seperti pemaparan langsung yang diberikan oleh

Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 

bahwa, menuju pemilu 2024 rupanya masih banyak partai yang belum mantap dalam membangun koalisinya, bahkan belum mempromosikan calon pasangan presiden maupun wakil presidennya.

Ada yang sudah mencapreskan, bahkan sudah banyak ketua umum yang sudah secara internal dalam partai memiliki hak untuk dicalonkan. Namun hal itu belum berada pada posisi yang benar, sebab tidak disandingkan secara bersamaan dengan koalisi mereka.

Tentu hal tersebut bukan tahapan yang mudah untuk dapat berdiri bersamaan dengan koalisi. Kecilnya peluang dan tantangan luar biasa membuat koalisi itu sangat tergantung pada kualitas partai politiknya. Dengan posisi partai harus sudah terlembagakan.

Pemilu saat ini dijadikan ajang kompetisi antar partai bahkan kader-kadernya pun juga berkompetisi. Terutama bidang politik yang memang sejatinya selalu berhubungan dengan kompetisi. Jika kompetisi tidak didasari dengan adab dan selalu menghalalkan segala cara maka tahapan ini menjadi sangat krusial.

“ Masyarakat mengharapakan adaya lebih dari dua calon, apakah partai-partai ini bisa mengelola dirinya untuk bisa membangun kaolisi sampai lebih dari dua pasangan, untuk saat ini bahkan bisa muncul 4 pasangan calon” Jelas Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A dalam Special Dialogue Okezone.

Harapan lebih dari 2 calon pasangan bertujuan supaya tidak mengulang kondisi yang sama pada pemilu 2014, pemilu 2019 yang harus dijadikan pembelajaran yang sangat berharga karena dampak-dampaknya yang luar biasa. Ratusan orang meninggal, pemilu dalam keadaan rugi besar, dan membuat sengsara banyak pihak.

Menurutnya, tahun 2023 harus digunakan sebaik mungkin sebagai tahun pembenahan diri sebelum pemilu tahun 2024 dijadikan sebagai ajang suksesi untuk pergantian kepemimpinan, baik untuk legislatif, eksekutif maupun pilkada. Pemilu harus dilakukan secara transparan, penuh keadaban yang sesuai dengan pancasila dan menyangkut pada budaya lokal masyarakat Indonesia.

Dengan mengedepankan rasa tersebut tentunya semuanya berharap untuk dapat menerima hasil pemilu 2024 dengan bijaksana, tanpa kekerasan dan menghindari kurangnya rasa puas. Namun jika masih memiliki jiwa partisanship, pemilu tidak akan berjalan semestinya. dan kemenangan tidak bermakna bagi pemerintahan yang seharusnya efektif.

(Khafid Mardiyansyah)