“Misalnya, jika tidak KTP Jakarta tidak akan bisa mengakses bantuan dari Pemda dalam hal program yang bersumber dari APBD. Nah saya dan teman-teman mencoba memberikan pilihan, kalau misalnya warga masyarakat marginal kalau ingin mengakses bantuan dari Pemerinta DKI Jakarta misalnya maka tidak ada pilihan, harus pindah KTP,” ungkapnya.
BACA JUGA:Jelang Pemilu 2024, TGB: Perindo Harus Menjaring Bakal Calon Legislatif Berkualitas
Edukasi itu, tambah Agus, apalagi kini banyak penggunaan akses informasi berbasis teknologi. Oleh karenanya, edukasi ini pun tetap akan diperjuangkannya.
“Masyarakat kan ga semuanya punya handphone, kalaupun punya gak semuanya bisa menginputkan datanya. Nah itu yang harus dibantu kepada mereka,” tutupnya.
(Awaludin)