50 Tahun PDI-P: Kesabaran Oposisi yang Menghasilkan Buah Manis Kekuasaan

Atas isu itulah PDI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, yang memenangkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Terpilihnya Megawati itu dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar pada 22 Desember 1993 di Jakarta. Megawati resmi menjabat Ketua Umum PDI periode 1993-1998.

Namun, baru 3 tahun berjalan, PDI menggelar Kongres di Medan. Lewat kongres yang digelar 22 Juni 1996 itu, Soerjadi dinyatakan sebagai ketua umum PDI masa jabatan 1996-1998.

Dari situlah, lahir dualisme kepemimpinan, menghadapkan Megawati dengan Soerjadi. Sementara, pemerintah melalui Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid, mengakui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI hasil Kongres Medan pimpinan Soerjadi. Alhasil, keputusan Munas Jakarta tak dianggap. Kepemimpinan Megawati tidak diakui pemerintah.

Atas campur tangan kekuasaan yang dianggap berat sebelah, dukungan terhadap Megawati pun semakin meluas, utamanya dari kalangan mahasiswa dan aktivis penentang rezim Orde Baru.

Perebutan DPP PDI pun menguat. PDI kubu Mega menjaga kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, siang dan malam. Puncaknya terjadi pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli.

Peristiwa itu ditandai dengan Bentrok antara kubu Megawati dan Soerjadi. Sepanjang pagi hingga malam, kerusuhan pecah dengan massa yang saling lempar batu dan pembakaran. Api melalap tiga bus kota, bus tingkat, dan gedung di Jalan Salemba.

Usai peristiwa itu, seikitnya 171 orang yang diduga melakukan perusakan dan pembakaran ditangkap. Rinciannya, 146 massa pendukung Megawati dan oknum lainnya, lalu 25 orang pendukung Soerjadi. Menurut kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 5 orang tewas dalam kerusuhan berdarah ini. Lalu, 149 orang luka-luka, 23 hilang, dan 136 ditahan.