Tanggapi LPSK, Kejagung: Jangan Intervensi Jaksa soal Tuntutan Bharada E

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang meminta untuk mengurangi tuntutan yang diberikan kepada Richard Eliezer (Bharada E). Kejagung pun meminta LPSK tidak mengintervensi jaksa.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidaan Umum (Jampidum), Fadil Zumhana mengatakan, pihaknya mengetahui apa yang harus mereka lalukan dalam tuntutan bagi Bharada E.

“Namun, saya garis bawahi LPSK tidak boleh intervensi atau mempengaruhi jaksa dalam melakukan penuntutan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, benar tahu benar karena pengalaman pengetahuan dan ada aturan, tahu persis saya itu,” ujar Fadil dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis (19/1/2023).

BACA JUGA:5 Fakta Sidang Tuntutan Bharada E, JPU Dianggap Tak Adil 

Selain itu, Fadil mengatakan, untuk penetapan Justice Colabolator sendiri nantinya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim dan pihak LPSK hanya merekomendasikan.

“LPSK di dalam persidangan tidak dimintai keterangan, dia hanya merekomendasi bahwa ini ada JC. Belum ada penetapan hakim jadi yang menetapkan JC itu hakim,” ucap Fadil.

BACA JUGA:Isi Ayat Alquran dan Alkitab yang Dikutip JPU saat Tuntut Bharada E 12 Tahun Penjara 

Kendati demikian, Fadil tidak mempersoalkan jika LPSK terlalu mengomentari tuntutan Bharada E. Sebab, Fadil melihat bahwa memang tugas dari LPSK untuk melindungi korban.

LPSK sebelumnya menyesalkan terkait dengan tuntutan yang diterima oleh Richar Eliezer atau Bharada E dalam kasus Brigadir Yosua atau Brigadir J.