Target Partai Golkar di Papua: Raih 8 Kursi DPR dan 299 di DPRD

TIMIKA — Partai Golkar optimistis menyambut Pemilu 2024. Partai berlogo pohon beringin itu bahkan sudah mematok target di Indonesia Timur.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto optimistis partainya mampu memenuhi target perolehan kursi legislatif untuk wilayah Papua.

Saat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terakhir dari seluruh Indonesia di Timika, Papua, Airlangga mengakui ada semangat luar biasa dari kader partai berlambang pohon beringin di Bumi Cendrawasih.

Ia mengaku, optimisme itu diwujudkan dengan target yang naik signifikan dari perolehan kursi pada Pemilu 2019 lalu.

Ketum Golkar menegaskan, seluruh kader dan simpatisan optimistis bisa menguningkan seluruh Tanah Papua, termasuk di daerah otonomi baru. Secara nasional, Partai Golkar menargetkan 8 kursi untuk DPR RI, dan 299 kursi untuk DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

“Secara nasional DPR RI dari 2 menjadi 8. Target inilah yang membawa saya ke Papua. Jadi saya senang ke Papua, karena targetnya progresif. Out of the box, apalagi ketua-ketuanya tadi semua semangat. Kemudian target DPRD provinsinya dari 14 (kursi) naik 400 persen menjadi 62, dan DPRD kabupaten kota dari 119 menjadi 237 (kursi),” ujar Airlangga dalam Rakornis DPD Partai Golkar Wilayah Papua, Sabtu (25/2/2023).

Airlangga menjabarkan secara detail target perolehan kursi legislatif di Papua. Untuk DPRD Provinsi Papua dari 6 menjadi 8 dan untuk kabupaten/kota dari 27 menjadi 36. Di Provinsi Papua Tengah, target DPRD provinsinya dari tidak ada menjadi 8 kursi. Kemudian DPRD kabupaten/kota yang sekarang 16 menjadi 42 kursi.

Sementara itu, di Papua Selatan target DPRD provinsinya 6 kursi, target DPRD kabupaten/kota dari 10 jadi 17.

"Kalau lebih banyak yang jadi anggota DPRD kan harusnya lebih bagus,” tutur Airlangga.

Ketum Golkar menambahkan, target Papua Pegunungan, dari nol menjadi 22 untuk DPRD Provinsi. Sementara untuk DPRD kabupaten/kota dari 14 menjadi 66 kursi. Papua Barat dari 8 menjadi 9 kursi DPRD provinsi.

Kemudian DPRD kabupaten/kota dari 23 menjadi 38 kursi. Papua Barat Daya menargetlan 2 kursi DPR RI. Sementara target DPRD provinsi 9 dan target kabupaten kota dari 29 menjadi 38.