Meskipun tidak terlibat dalam negosiasi tersebut, Hashim melihat bahwa berdasarkan hasil komunikasi kedua parpol, cawapres itu tidak mesti 100% Cak Imin, karena jika demikian sudah ada deklarasi capres-cawapres oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sejak Agustus 2022 lalu.
Sehingga, dia menambahkan, posisinya nama cawapres masih terbuka, termasuk juga Ganjar. Hanya saja, harus atas persetujuan PKB.
“Kami menangkap tidak perlu sampai 100 persen harus pak Muhaimin. kalau harus pak Muhaimin kan sudah deklarasi bulan Agustus tahun lalu. Sekarang masih terbuka,” ujarnya.
“Kemungkinan itu terbuka kalau pak Ganjar mau jadi tapi harus disetujui oleh PKB. Kan begitu harus disetujui PKB, kami terbuka lah,” kata Hashim.
(Angkasa Yudhistira)