JAKARTA - Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Djarot Saeful Hidayat mengatakan, Gubernur Maluku Murad Ismail marah-marah saat dimintai klarifikasi soal istrinya yang berpindah partai. Hal ini berujung pencopotan Murad dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku.
Djarot mengatakan, setelah kabar kepindahan partai istri Murad beredar, dia langsung ditugaskan bersama Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dan Wasekjen Bidang Internal PDIP Utut Adianto untuk memanggil Murad.
Murad yang juga mantan Kapolda Maluku ini pun langsung memenuhi panggilan dan hadir di Kantor DPP PDIP pada Jumat (5/5) lalu.
“Begitu beliu (Murad) dipanggil, hadir, beliau marah-marah dengan emosi yang sangat tinggi, yang intinya itu menolak berbagai macam aturan partai,” kata Djarot di Kantor KPU, Kamis (11/5/2023).
Djarot mencoba menjelaskan kepada Murad bahwa terdapat aturan partai Nomor 25 A yang pada salah satu pasalnya melarang suami istri untuk berbeda partai. Setelah ditunjukkan terkait aturan itu, Murad kembali marah-marah dengan memukul meja hingga akhirnya meninggalkan ruangan pertemuan.
“Beliau marah-marah sambil memukul meja, beliau tidak mau menerima penjelasan dari DPP partai, saya dan pak Komarudin malah beliau marah-marah. Setelah kita mau memberikan penjelasan tentang aturan ini pak Murad Ismail itu meninggalkan ruang pertemuan,” ungkapnya.
Setelah peristiwa itu, Djarot langsung melaporkan kejadian ke rapat pleno DPP Partai. Pada kesempatan itu juga diputuskan bahwa Murad dicopot sebagai Ketua DPD PDIP Maluku.
Adapun bersamaan dengan itu juga, PDIP menunjuk Benhur Watubun sebagai Ketua DPD PDIP Maluku menggantikan Murad Ismail. Selanjutnya, Mercu Bareng juga diangkat sebagai Sekretaris DPD PDIP Maluku.
“Ini menunjukan bahwa kader partai dilarang untuk arogan, dilarang utk melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Kalau melakukan itu pada kita seperti itu, bagaimana dia akan melakukan hal jauh yang lebih hebat kepada rakyatnya,” ungkap Djarot.
“Kita harus memilih pemimpin yang menunjukan seluruh kader partai, ini peringatan, harus menunjukan satu karakter untuk melayani, untuk mengayomi, dan untuk bisa memberikan suri tauladan kepada masyarakatnya,"ujarnya.
Oleh karena itu, bagi mereka yang mengabaikan nilai-nilai etika dan moral apalagi sebagai pelayan masyarakat dan juga kader partai perlu diberikan sanksi yang tegas dan PDIP Perjuangan.
"Sekali lagi prinsipnya adalah suami istri itu tidak boleh beda partai,“ tutup Djarot.
(Fahmi Firdaus )