Sepakati Perjanjian Pertahanan dengan AS, PNG Tidak Akan Jadi Pangkalan untuk Perang

SYDNEY – Papua Nugini (PNG) menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat (AS) pada Senin, (22/5/2023), yang akan memperluas kapabilitas negara itu dan militer AS untuk berlatih dengan pasukannya.

Meski begitu, Perdana Menteri James Marape menegaskan bahwa PNG tidak akan digunakan sebagai pangkalan AS untuk perang dan perjanjian pertahanan itu melarang "operasi militer ofensif".

Kesepakatan itu memicu protes mahasiswa di tengah kekhawatiran hal itu dapat melibatkan PNG dalam persaingan strategis antara AS dan China.

PM Marape mengatakan perjanjian itu bukan perjanjian dan tidak perlu diratifikasi oleh parlemen, menambahkan dia akan merilisnya secara penuh untuk pengawasan publik pada Kamis, (25/5/2023).

"Ini bukan pangkalan militer yang didirikan di sini untuk melancarkan perang," kata Marape kepada stasiun radio 100FM, sebagaimana dilansir Reuters.

"Ada klausul khusus yang mengatakan bahwa kemitraan ini bukan kemitraan PNG untuk digunakan sebagai tempat melancarkan operasi militer ofensif dari Papua Nugini," katanya.