SUKABUMI - Sebanyak 215 mobil rental dari berbagai macam jenis ditipugelapkan oleh seorang anggota TNI AD gadungan. Modus operandi yang dijalankan pelaku dengan menggadaikan mobil tersebut dengan nilai antara Rp30 juta hingga Rp50 juta.
Kejadian yang sempat viral di media sosial tersebut, sempat terjadi perselisihan antara kedua pihak korban yang sama-sama tertipu oleh Agung Afrizal yang mengaku sebagai anggota TNI AD tersebut. Kedua korban yang berselisih merupakan pemilik rental mobil dengan korban menerima gadaian mobil.
Keduanya berselisih karena pihak rental mobil melakukan penarikan unit kendaraan yang digadaikan, sedangkan pihak yang menerima mobil rental yang digadaikan juga memiliki bukti perjanjian surat gadai dengan pelaku Agung Afrizal yang saat ini masih buron.
Akhirnya puluhan pemilik rental mobil yang berdomisili di Kota dan Kabupaten Sukabumi, mendatangi Mapolres Sukabumi Kota, untuk melaporkan Agung Afrizal atas dugaan pelaku tindak pidana tipu gelap kendaraan roda empat, pada Jumat (14/7/2023) sore hingga malam.
Salah seorang pemilik rental mobil, Aden Mariwisata (32) asal warga Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi mengatakan, ia bersama para pemilik atau pengusaha rental mobil di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, sengaja secara resmi telah melaporkan pelaku.
"Jumlah korbannya yang tercatat baru ada sekitar 50 orang yang ada di Sukabumi. Sementara, untuk jumlah unit yang digelapkan oleh terduga itu, ada sekitar 215 unit. Jenis mobil beragam, tapi dominan dari Toyota, Suzuki, Daihatsu, Avanza dan ada juga mobil pick up," ujar Aden kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (15/7/2023).
Dalam menjalankan aksinya, terduga kerap mengaku kepada korbannya sebagai anggota TNI AD. Selan itu, terduga juga kerap mengelabui korbannya, dengan dalih bahwa mobil yang dia rental akan diperuntukan untuk kepentingan orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, perangkat desa, kecamatan, Puskesmas dan intansi lainnya.
"Modusnya seperti itu, jadi kesannya untuk memobilisasi orang atau dinas supaya jasa gak kemana-mana. Ternyata, pas di cross check gak ada dinas atau kantor pemerintahan yang kerjasama soal jasa itu dan ini hanya akal-akalan dia," ujar Aden.