Kutuk Kudeta, Negara-Negara Barat Stop Pengiriman Bantuan Keuangan ke Niger

NIAMEY - Uni Eropa dan Prancis telah memutuskan dukungan keuangan untuk Niger, dan Amerika Serikat (AS) telah mengancam akan melakukan hal yang sama, setelah para pemimpin militer minggu ini mengumumkan bahwa mereka telah menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis, Mohamed Bazoum.

Tentara Niger Umumkan Kudeta di Televisi, Gulingkan Pemerintahan Presiden Bazoum 

Niger adalah salah satu negara termiskin di dunia, menerima hampir USD2 miliar per tahun dalam bantuan pembangunan resmi, menurut Bank Dunia. Bantuan itu juga merupakan mitra keamanan bekas kekuatan kolonial Prancis dan Amerika Serikat, yang keduanya menggunakannya sebagai basis untuk melawan pemberontakan Islam di wilayah Sahel Barat dan Afrika Tengah yang lebih luas.

Sekutu asing Niger sejauh ini telah menolak untuk mengakui pemerintahan militer baru yang dipimpin oleh Jenderal Abdourahamane Tiani, sebelumnya kepala pengawal presiden, yang dinyatakan oleh pejabat sebagai kepala negara pada Jumat, (28/7/2023).

BACA JUGA:

Bazoum belum terdengar kabarnya sejak Kamis, (27/7/2023) pagi ketika dia dikurung di dalam istana kepresidenan, meskipun Uni Eropa, Prancis, dan lainnya mengatakan mereka masih mengakui dia sebagai presiden yang sah.

"Selain penghentian segera dukungan anggaran, semua tindakan kerja sama dalam bidang keamanan ditangguhkan tanpa batas waktu dengan segera," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.

Kementerian luar negeri Prancis mengatakan Prancis telah menangguhkan semua bantuan pembangunan dan dukungan anggaran dengan segera, menuntut segera kembali ke tatanan konstitusional dengan Bazoum kembali bertanggung jawab. Bantuan pembangunan Prancis untuk Niger mencapai sekira 120 juta euro pada 2022, dan diperkirakan akan sedikit lebih tinggi tahun ini.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berkata: "Bantuan yang sangat signifikan yang kami miliki untuk orang-orang di Niger jelas dalam bahaya."

Amerika Serikat memiliki dua pangkalan militer di Niger dengan sekira 1.100 tentara, dan juga memberikan ratusan juta dolar kepada negara itu dalam bantuan keamanan dan pembangunan.

Di jalan-jalan ibu kota Niamey yang ramai, pemilik bisnis mengkhawatirkan ketidakpastian yang merusak perdagangan, dan tentang prospek aliran keuangan dari luar negeri yang tiba-tiba mengering.

"Kami menyadari bahwa pelanggan kami menurun. Hampir tidak ada pelanggan sama sekali," keluh pemilik toko elektronik Abdoul Karim Mahama.

Ekonom yang berbasis di Niamey Abdoulaye Soly mengatakan: "Semua proyek yang didanai secara eksternal akan dihentikan. Proyek pembangunan yang dibiayai oleh UE, Bank Dunia, IMF, dan lainnya akan dihentikan. Bantuan anggaran yang diberikan kepada Niger akan dihentikan."

Niger adalah mitra utama Uni Eropa dalam membantu mengekang arus migran gelap dari sub-Sahara Afrika. UE juga memiliki sejumlah kecil pasukan di Niger untuk misi pelatihan militer.

Blok tersebut mengalokasikan 503 juta euro dari anggarannya untuk meningkatkan tata kelola, pendidikan, dan pertumbuhan berkelanjutan di Niger selama 2021-2024, menurut situs webnya. Melalui Fasilitas Perdamaian Eropa, Uni Eropa telah menyetujui sekira 70 juta euro untuk mendukung angkatan bersenjata Niger sejak Juli tahun lalu, termasuk 4,7 juta euro senjata yang disetujui pada 8 Juni.

PBB mengatakan kudeta tidak mempengaruhi pengiriman bantuan kemanusiaan.

Sulit untuk menilai berapa banyak dukungan yang dimiliki kudeta di antara penduduk. Beberapa orang keluar untuk mendukung Bazoum pada Rabu, (26/7/2023), tetapi pendukung kudeta keesokan harinya juga turun ke jalan.

Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), dan Uni Moneter Afrika Barat akan mengadakan KTT darurat di Nigeria pada Minggu, (30/7/2023) untuk membahas situasi tersebut, dan sanksi ekonomi dan keuangan lebih lanjut dapat diputuskan.

Setelah pertemuan darurat pada Jumat, Uni Afrika mengeluarkan pernyataan yang menuntut militer kembali ke barak mereka dan memulihkan tatanan konstitusional dalam waktu 15 hari. Tidak disebutkan apa yang akan terjadi setelah itu.

(Rahman Asmardika)