Konflik Pulau Rempang, Menko PMK: Mudah-mudahan Segera Ada Solusi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memastikan pemerintah segera mencarikan solusi dari konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan masalah konflik di Pulau Rempang. Sebelumnya, terjadi demo anarkis di depan kantor Badan Pengusaha (BP) Batam terkait proyek pengembangan Rempang Eco-City di Pulau Rempang.

“Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak,” ungkap Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Rabu (13/9/2023).

Sebagai informasi, pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang akan memakan luas lahan hingga 17 ribu hektare. Proyek ini dilabeli dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berupaya membangun kawasan industri, perdagangan dan wisata pada 2023. Proyek ini akan dinamakan sebagai Rempang Eco City.

“Jadi namanya investasi juga betul-betul kita sambut, karena mencari investor juga tidak mudah sekarang ini. Ini adalah peluang,” tambah Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir juga mengungkapkan, alotnya melakukan negosiasi penandatangan investasi untuk pengembangan proyek ini di China beberapa waktu lalu. Diketahui, kawasan Rempang ini akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group.

Sementara, komitmen investasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi.

“Saya ikut hadir pada waktu penandatangan nya di China di Chengdu ya, dan saya tahu bagaimana alotnya negosiasi,” kata Muhadjir.

“Tetapi kalau itu berkaitan dengan masyarakat, yo masyarakat juga harus didengar dan kemudian dicarikan jalan keluar pokoknya harus ada titik temu lah. Investasi juga harus tetap jalan tetapi masyarakat juga tetap harus diakomodasi aspirasi nya,” pungkasnya.

(Awaludin)