Iran Loloskan RUU Kontroversial Soal Hijab, Wanita Terancam Hukuman Penjara 10 Tahun jika Langgar Aturan Pakaian Tak Pantas

RUU tersebut sekarang akan dikirim untuk disetujui oleh Dewan Wali, sebuah badan konservatif yang terdiri dari ulama dan ahli hukum. Mereka mempunyai hak untuk memveto RUU tersebut jika mereka menganggapnya tidak sesuai dengan konstitusi dan syariah.

Awal bulan ini, delapan pakar hak asasi manusia PBB yang independen memperingatkan bahwa RUU tersebut “dapat digambarkan sebagai bentuk apartheid gender, karena pihak berwenang tampaknya menerapkan diskriminasi sistemik dengan tujuan untuk menekan perempuan dan anak perempuan agar tunduk sepenuhnya”.

“Rancangan undang-undang tersebut menjatuhkan hukuman berat pada perempuan dan anak perempuan karena ketidakpatuhan yang mungkin mengarah pada penegakan hukum yang menggunakan kekerasan,” kata para ahli.

“RUU tersebut juga melanggar hak-hak dasar, termasuk hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya, larangan diskriminasi gender, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk melakukan protes damai, dan hak untuk mengakses layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, dan kebebasan bertindak,” lanjutnya.

(Susi Susanti)