MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
KENDARI - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sultra, mengadopsi Program Data Desa Presisi (DDP).
Menurut dia, program yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut) itu, akan menjadi basis kebijakan pembangunan di segala bidang di Provinsi Sultra.
"Kita akan melanjutkan Program DDP di Kabupaten Kolaka Utara. Insya Allah tahun depan, kita dapat melaksanakannya di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Sultra," ujar Andap dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sultra, di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Jumat (29/9/2023).
Andap meminta dukungan DPRD Provinsi Sultra, agar formulasi DDP masuk dalam agenda prioritas tahun 2023. Sehingga, program tersebut memiliki aspek legalitas dalam proses implementasi ke depan.
"Kita berjuang bersama, untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaran pemerintahan daerah berbasis data presisi. Saya berharap, mulai hari Senin, 2 Oktober 2023, sudah dikomunikasikan secara intensif ke Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sultra dan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, untuk membantu mengonstruksikan legal drafting," pinta mantan Kapolda Sultra ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham ini juga mengungkapkan fakta tentang penemuan formulasi DDP, oleh putra asli Sultra, Sofyan Sjaf, dan para peneliti lainnya. Temuan ini juga telah terdata dalam daftar Kekayaan Intelektual Kemenkumham.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Saleh mendukung terobosan Pj Gubernut Sultra, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto, soal Program DDP. Pihaknya akan membuat dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang DDP, agar program tersebut bisa berjalan di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sultra.
"Kami mengapresiasi upaya Pj Gubernur Sultra dalam membangun data dasar, dan melakukan pembangunan berdasarkan data. Kami akan membuat Perda terkait DDP, agar program ini dapat berjalan di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sultra," ujar Saleh.