Selain membuat Perda, dirinya juga mengajak Forkopimda tingkat I dan II untuk mendukung Program DDP. Menurut dia, kehadiran DDP akan membuat pembangunan di Provinsi Sultra berjalan secara terencana, terukur, tepat sasaran, serta berkesinambungan.
"Situasi pandemi Covid-19, mengajarkan kita tentang pentingnya data. Selain bermanfaat bagi percepatan dan pemerataan pembangunan, kehadiran data yang akurat juga bermanfaat bagi percepatan dan akurasi pemberian bantuan kepada masyarakat," ucap politisi PAN ini.
BACA JUGA:
Dia menambahkan, kehadiran DDP di Provinsi Sultra juga akan mempercepat sejumlah program prioritas Pemerintah Pusat. Di antaranya, urai dia, pengendalian inflasi, penuntasan kasus kemiskinan ekstrem, serta penurunan angka stunting.
"Dalam melakukan perencanaan, kita harus menggunakan pendekatan akademik dan produktif. Kalau datanya bagus, perencanaan dan hasilnya juga akan bagus," tandasnya.
BACA JUGA:
Selain pimpinan DPRD dan Kepala Daerah se-Provinsi Sultra, rakor tersebut juga diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat I dan II, serta Pelaksana Harian (Plh) Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Imelda. Turut hadir, penggagas DDP yang juga Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, Sofian Sjaf; pejabat BRIN, Yurike P Marpaung; serta sejumlah akademisi.
(Fakhrizal Fakhri )