Kendati demikian, Daniel mendorong KLHK dan BNPB untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak serta melibatkan semua potensi yang ada. Mulai dari lembaga pemerintahan, pengusaha pengguna jasa hutan serta masyarakat untuk bekerja bersama-bersama mengendalikan karhutla.
BACA JUGA:
"Untuk mengendalikan kejadian karhutla di beberapa tempat saat ini, Pemerintah harus menggerakkan semua potensi yang ada termasuk masyarakat. Kemudian mitigasi dan pengawasan harus dilakukan untuk mencegah kejadian di tempat lain," ujar Daniel.
Sekedar informasi, karhutla di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, di antaranya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan status siaga darurat kabut asap akibat karhutla hingga 30 Oktober 2023.
BACA JUGA:
Kabut asap karhutla menghantui juga daerah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kabut asap dampak karhutla pun mulai masuk ke rumah-rumah warga. Bahkan Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur kembali melakukan kebijakan terkait adaptasi kegiatan belajar dan mengajar. Untuk kawasan yang terdampak cukup parah, pembelajaran diperkenankan dilakukan dengan sistem daring.
Hal serupa juga terjadi di Provinsi Jambi dan Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi udara di wilayah ini tidak sehat akibat kabut asap karhutla. Imbasnya, kegiatan belajar mengajar tingkat SMA/SMK sederajat tidak digelar tatap muka alias online.
Kabut asap yang tebal pun sampai menganggu jarak pandang, termasuk bagi penerbangan seperti yang terjadi di Bandara Palang Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemprov Kalteng sudah menetapkan status tanggap darurat karhutla.
(Fakhrizal Fakhri )