Alumni Doktor UPH Ida Sumarsih Tulis Buku Tentang Nominee Agreement di Bidang Pertambangan Minerba

Dari hasil penelitiannya di lapangan, Ida Sumarsih menemukan fakta bahwa tujuan investor asing membuat nominee agreement adalah untuk mengamankan investasinya di Indonesia, dengan cara menguasai manajemen melalui dominasi mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham. Dari sisi pengaturan, aparat penegak hukum tidak melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik nominee agreement.

Berdasarkan kajian Economic Analysis of Law khususnya dengan metode Cost and Benefit Analysis tercatat bahwa latar belakang dibuatnya nominee agreement sesungguhnya bertujuan untuk menjamin rasa aman investor asing dalam berinvestasi di Indonesia.

Tujuan penggunaan nominee agreement pada dasarnya juga bukan untuk menguasai sumber daya alam secara dominan seperti layaknya pemilik tambang. Secara kontraktual, para investor itu hanya sebagai pemegang izin usaha pengelolaan operasi produksi dan bukan izin kepemilikan. Oleh karena itu, kedaulatan negara atas kepemilikan sumber daya alam tetap terjaga dan tidak berkurang sama sekali dengan adanya nominee agreement.

Dari hasil kajian terbatas berdasarkan metode Cost and Benefit Analysis tersebut, peraih gelar Doktor Hukum UPH ini menyimpulkan bahwa nominee agreement memberi dampak manfaat (benefit) yang lebih besar dibanding dengan cost yang dikeluarkan, baik yang menjadi beban pemerintah maupun masyarakat. Meskipun nominee agreement merupakan praktik penyelundupan hukum, namun keberadaannya memberikan dampak positif dalam mendukung kebijakan makro ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari indikator Pendapatan Domestik Regional Bruto, pendapatan daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak dan royalti tambang yang bernilai besar baik di Morowali maupun Kutai Kartanegara. Di kedua kabupaten tersebut keberadaan nominee agreement dapat ditoleransi karena telah memberikan dampak positif berupa manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar tambang. 

Dalam rangka tetap menjaga kedaulatan Negara dan menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, melalui penelitiannya, Ida Sumarsih mengajukan saran tentang perlunya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: