Catat! Ini Kriteria yang Termasuk Orang Miskin di Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan sejumlah kriteria fakir miskin yang layak menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Hal ini terkait proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kelayakan penerima bansos dan akuntabilitas anggaran APBD DKI Jakarta.

“Dasar dari penentuan fakir miskin sendiri sudah diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262 Tahun 2022,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, Rabu (11/10/2023).

Berikut ini kriterianya:

1. Tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari;

2. Kepala Keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;

3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam satu tahun;

4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;

5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;

6. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng;

7. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan

8. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik.

Sedangkan, variabel khas daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2020 membatasi penerima bansos dengan ketentuan, yaitu:

1. Tidak terdapat anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI/Polri, dan atau anggota DPR/DPRD;

2. Tidak memiliki mobil;

3. Tidak memiliki tanah dan/atau bangunan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

4. Tidak mengonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 (sembilan belas) liter; dan

5. Tidak miskin berdasarkan penilaian masyarakat setempat.

Selain itu, Dinsos juga menyerahkan DTKS kepada Dinas Pendidikan untuk memverifikasi calon penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Premi menegaskan, verifikasi lapangan masih terus dilakukan sampai akhir bulan ini terhadap seluruh penerima bansos.

“Kemudian, hasil verifikasi lapangan ini akan diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generations (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Sehingga, data DTKS hasil verifikasi dan validasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI akan terverifikasi oleh Kemensos,”tuturnya.