PM Islandia Mogok Kerja untuk Protes Kesenjangan Upah Gender

REYKJAVIK - Puluhan ribu perempuan di Islandia, termasuk Perdana Menteri Katrín Jakobsdóttir, menolak bekerja pada Selasa, (24/10/2023).

"Kvennafrí", atau hari libur perempuan, diadakan sebagai protes atas kesenjangan upah gender dan kekerasan berbasis gender.

Pemogokan yang direncanakan ini menandai pemogokan perempuan sehari penuh yang pertama sejak 1975. Bidang-bidang yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan, seperti bidang kesehatan dan pendidikan, adalah bidang-bidang yang paling terkena dampaknya.

Perempuan dan orang-orang non-biner telah didesak untuk menolak pekerjaan berbayar dan tidak berbayar pada hari Selasa, termasuk pekerjaan rumah tangga.

“Saya tidak akan bekerja pada hari ini, karena saya berharap semua perempuan (dalam kabinet) akan melakukan hal yang sama,” kata Perdana Menteri Jakobsdóttir, kepada situs mbl.is menjelang protes.

Jakobsdóttir mengatakan pemerintahnya sedang mengkaji bagaimana profesi yang didominasi perempuan dihargai, dibandingkan dengan bidang yang biasanya didominasi oleh laki-laki.

Menurut Persatuan Guru Islandia, perempuan merupakan mayoritas guru di setiap tingkat sistem pendidikan, termasuk 94% guru taman kanak-kanak.

Sekira 80% pekerja di Rumah Sakit Universitas Nasional Islandia, yang terbesar di negara ini, adalah perempuan, demikian diwartakan BBC.

Islandia menduduki peringkat negara terbaik di dunia dalam hal kesetaraan gender oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) selama 14 tahun berturut-turut. Namun negara ini tidak sepenuhnya setara, WEF memberikan skor keseluruhan sebesar 91,2%.

Pulau vulkanik ini, yang merupakan salah satu negara berpenduduk paling jarang, menempati peringkat ke-14 di dunia dalam hal partisipasi ekonomi, di bawah negara-negara seperti Liberia, Jamaika, dan Norwegia.

Sekira 90% tenaga kerja perempuan di Islandia melakukan pemogokan pada 1975, untuk menyoroti pentingnya perempuan bagi perekonomian. Pemogokan tersebut mendorong parlemen negara tersebut untuk mengesahkan undang-undang upah yang setara pada tahun berikutnya.

Mantan presiden Islandia Vigdís Finnbogadóttir mengatakan kepada BBC pada 2015 bahwa pemogokan tahun 1975 adalah "langkah pertama emansipasi perempuan di Islandia," yang membuka jalan baginya untuk menjadi perempuan pertama yang terpilih secara demokratis sebagai kepala negara di dunia pada 1980.

(Rahman Asmardika)