JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo menjawab lugas soal maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang tengah marak dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dewasa ini. Ganjar menuturkan maraknya praktik KKN kali ini justru menghantui sebagian besar masyarakat terutama ancamannya terhadap agenda reformasi sejak tahun 1998.
Ganjar mengungkapkan hal tersebut selepas menghadiri agenda deklarasi dukungan dari masyarakat Maluku yang tergabung dalam 'Maluku Voor Ganjar'. Ganjar pun mengungkapkan visi misinya dalam membenahi serta memperkuat penegakan hukum yang bebas dari praktik KKN.
"Ya hari ini agenda itu menajdi begitu penting karena begitu banyaknya masyarakat memeprtanyakan salah aatu agenda reformasi yaitu penegakan hukum yaitu anti KKN maka pemerintah musti serius betul mengurus ini," ungkap Ganjar kepada wartawan, Minggu (29/10/2023).
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyampaikan, perlunya aparat penegak hukum (APH) yang bersikap adil dan imparsial, atau tidak ada keberpihakan kepada tokoh-tokoh tertentu. Untuk itu, dia mengatakan telah berdiskusi banyak dengan bacawapres pasangannya, Mahfud MD, perihal problematika penyelenggaraan hukum yang rentan diintervensi dalam praktik KKN.
"Aktor menjadi penting maka memilih APH yang teguh, yang kemudian bisa betul-betul Imparsial, maka itu menjadi penting karena pasti rakyat akan kecewa," jelas Ganjar.