Rakernas Badan Kesejahteraan Masjid, Menag Larang Politik Praktis

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mulai mengaktifkan kembali Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dengan berpartisipasi dalam Rakernas Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu (8/11/2023) malam. Usai diaktifkan, dia kembali menegaskan pesan Presiden Joko Widodo terkait revitalisasi masjid di Indonesia.

"Presiden menegaskan dua pesan. Pertama, masjid bukan hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, tapi juga pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat," kata Menag dikutip dalam laman resmi kemenag, Kamis (9/11/2023).

Menag menuturkan, hal ini pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat mendirikan Masjid Quba di Madinah.

"Masjid Quba inilah yang mendorong kemajuan peradaban Kota Madinah pada masa itu. Kota Madinah ini maju karena kontrak sosial atau konstitusi yang lahir berkat perundingan-perundingan untuk kemaslahatan umat yang dibahas di masjid," ungkap Menag.

"Kedua, sebagai pengurus BKM kita harus menjaga masjid agar tidak digunakan sebagai tempat berpolitik praktis," lanjut pria yang akrab disapa Gus Men tersebut.

Ia menilai, semestinya kalau ingin berpolitik di masjid maka harus mencontoh apa yang dilakukan pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, menurut Menag, masjid adalah tempat membicarakan politik untuk persatuan umat dan tidak terkait dengan perbedaan kepentingan. Inilah high politics.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi saat ini. Kegiatan politisasi yang dilakukan di masjid saat ini justru cenderung memecah belah umat dan mengkotak-kotakkan umat.

"Ketika melakukan konsolidasi politik di masjid, justru terjadi pengotakan. Ini tidak boleh kita biarkan," ucap Menag Yaqut.