Mahasiswa Kota Medan Sepakat Tolak Politik Dinasti dan Nepotisme

MEDAN – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cipayung Kota Medan, Sumatera Utara, terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Medan, secara tegas menolak dan mengecam politik dinasti.

"Kita bersepakat dari hasil diskusi, kita ingin lawan politik dinasti dan selamatkan demokrasi,”ujar Ketua Umum HMI Cabang Kota Medan Ridho Fahrezy, dalam diskusi publik bertema 'Lawan Politik Dinasti Selamatkan Demokrasi' yang digelar Forum Cipayung Kota Medan, dikutip, Rabu (22/11/2023).

“Hari ini sudah sampai tingkat nasional yang sangat vulgar dan sangat prihatin kita melihatnya,"sambung Ridho.

Forum Cipayung Kota Medan menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres, sehingga anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Dia menambahkan, bahwa seluruh rakyat, khususnya generasi milenial sangat dibolehkan berpartisipasi dalam Pemilu sebagai proses pendewasaan berdemokrasi.

"Kita tidak salahkan bahwa ada keinginan dalam keluarga untuk melanjutkan generasi berikutnya untuk ke dalam politik atau mengisi posisi strategis,”ujarnya.

“Tapi yang kita hari ini sayangkan ketika hadirnya politik dinasti tanpa jeda yang melanggengkan kekuasaan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang hari ini melibatkan unsur keluarga, saudara, kerabat sehingga tidak ada yang fair untuk berkompetisi," tutup Ridho.

Penolakan turut disuarakan Surya Dermawan Nasution selaku Ketua GMNI Kota Medan yang ikut menyatakan sikap pengecamannya terhadap politik dinasti yang terjadi saat ini.

"Berangkat dari keresahan kita kelompok Cipayung Kota Medan terhadap situasi politik hari ini yang melanggengkan dinasti politik melalui sistem-sistem yang menurut kita keblinger, ada penggunaan kekuasaan di sana sehingga menimbulkan keresahan kita," tutup Surya.

Sebagai informasi, Forum Cipayung Kota Medan juga turut diisi dari kalangan pakar hukum tata negara, sosiolog, pengamat politik hingga lembaga bantuan hukum yang sama-sama menyuarakan penentangan terhadap politik dinasti.

(Fahmi Firdaus )