Ganjar Bersama Ulama dan Tokoh NTT Sepakat Jaga Toleransi, Tingkatkan Pendidikan hingga Berantas Korupsi

 

KUPANG - Ulama dan tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Ganjar Pranowo, Capres RI 2024 nomor urut 3 bersepakat menjaga toleransi, meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan, kesejahteraan guru agama hingga berantas korupsi.

Ganjar singgah di Kantor MUI Nusa Tenggara Timur (NTT) saat melakukan safari politik di Kota Kupang. Di sana, mantan Gubernur Jawa Tengah itu bersilaturahmi dan berdiskusi dengan ulama dan tokoh masyarakat setempat, Jumat (1/12/2023).

 BACA JUGA:

Para ulama dan tokoh masyarakat tampak antusias mengikuti diskusi, karena hanya Ganjar yang sudah bersilaturahmi ke MUI NTT.

Gasim, salah satu tokoh masyarakat Kupang menuturkan bahwa peran ulama sangat penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Sehingga, kedepan pemerintah harus melibatkan ulama dan tokoh agama dalam mengambil kebijakan.

 BACA JUGA:

"Kedua, pendidikan sangat penting untuk membangun generasi bangsa," ujar Gasim.

Dan ketiga, ia mengamati Ganjar untuk tegas dalam memberantas korupsi di tanah air.

"Jangan sampai ada korupsi lagi di negeri ini. Kalau perlu kita miskinkan para koruptor," jelasnya.

Sementara, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa amanat itu sudah sesuai dengan visi-misinya sebagai Capres.

"Tokoh agama memiliki peran penting, terutama menjaga toleransi," tuturnya.

Soal pendidikan, Ganjar menceritakan pengalamannya menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode. Salah satunya yakni dengan menginisiasi program pemberian insentif kepada guru keagamaan non formal. Hingga tahun 2023 terdapat sebanyak 230.830 guru agama non formal yang menerima insentif masing-masing Rp1,2 juta per tahun.

 BACA JUGA:

"Tidak banyak tapi itu bentuk perhatian kami pada guru keagamaan. Karena pendidikan harus bisa membentuk anak didiknya intelektualitas, emosionalitas dan religiusitas. Maka, pembentukan karakternya berhasil," ungkapnya.

Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu menegaskan bahwa koruptor harus dihukum seberat-beratnya agar memiliki efek jera. "Ya, kita tegas soal itu. Koruptor harus dihukum berat agar mereka jera," tandasnya.

(Nanda Aria)