TPN Ganjar-Mahfud Minta KPU Kembalikan Format Debat Capres-Cawapres Sesuai Undang-Undang

JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo–Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa pihaknya bersikeras meminta kepada KPU RI, untuk mengembalikan format debat capres-cawapres sesuai dengan Pasal 277 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

"Kita masih berharap kepada pihak KPU untuk kembali kepada undang-undang, kembali kepada peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, dan menetapkan debat itu seperti tetap seperti sedia kala tiga kali untuk capres 2 kali untuk cawapres itu," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (2/12/2023).

 BACA JUGA:

Terlebih, kata Todung, belum ada kesepakatan dari masing-masing tim pemenangan tiga pasangan calon terkait perubahan format debat capres-cawapres.

"Saya tau bahwa TPN masing-masing tim, masing-masing Paslon itu sudah bertemu dengan pihak KPU. sejauh yang saya tahu belum ada kesepakatan," ucapnya.

 BACA JUGA:

Menurutnya, patut dicurigai bahwa perubahan format debat capres-cawapres yang digelar KPU hanyalah akal-akalan yang sudah disiapkan.

"Ya ini menurut saya suatu akal-akalan, format yang sedang disiapkan, sedang dibuat oleh KPU dan itu tidak boleh kita terima dan tidak bisa kita terima," katanya.

Diketahui, KPU RI memutuskan lima kali debat Pilpres 2024 akan dihadiri oleh capres-cawapres secara bersamaan. Tidak ada putaran debat secara terpisah antara capres maupun cawapres.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, lima putaran debat akan tetap dibagi menjadi dua bagian, yakni tiga kali debat antarcapres dan dua antarcawapres. Namun, dalam lima kali debat tersebut pasangan capres-cawapres akan hadir bersamaan, hanya porsi berbicaranya yang dibedakan.

Namun menurut Todung, hal tersebut akan membuat publik tidak bisa menilai sejauh mana pengetahuan dan kesiapan capres maupun cawapres dalam memimpin Indonesia ke depan.