Gedung Putih: AS Kehabisan Uang untuk Bantu Ukraina

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) kehabisan waktu dan uang untuk membantu Ukraina berperang melawan Rusia, Gedung Putih memperingatkan pada Senin, (4/12/2023).

Pemerintahan Presiden Demokrat Joe Biden pada Oktober meminta Kongres hampir USD106 miliar untuk mendanai rencana ambisius bagi Ukraina, Israel, dan keamanan perbatasan AS, tetapi Partai Republik yang menguasai DPR dengan mayoritas tipis menolak paket tersebut.

Direktur anggaran Gedung Putih Shalanda Young, dalam suratnya kepada Mike Johnson, ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik, dan para pemimpin kongres lainnya, mengatakan bahwa pemotongan dana dan aliran senjata akan "menembak lutut Ukraina di medan perang" dan meningkatkan kemungkinan menangnya Rusia dalam konflik tersebut.

“Saya ingin memperjelas: tanpa tindakan kongres, pada akhir tahun ini kita akan kehabisan sumber daya untuk membeli lebih banyak senjata dan peralatan untuk Ukraina dan untuk menyediakan peralatan dari persediaan militer AS,” tulis Young dalam surat yang dirilis oleh Gedung Putih, sebagaimana dilansir Reuters.

“Tidak ada dana ajaib yang tersedia untuk memenuhi momen ini. Kita kehabisan uang – dan hampir kehabisan waktu.”

Kongres telah menyetujui dana lebih dari USD110 miliar untuk Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022 tetapi belum menyetujui dana apa pun sejak Partai Republik mengambil alih DPR dari Demokrat pada Januari.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan pada Senin malam bahwa Presiden Ukraina Volodomyr Zelensky telah diundang untuk berbicara kepada para senator melalui video aman pada hari Selasa sebagai bagian dari pengarahan rahasia untuk mendengarkan apa yang dipertaruhkan.

Pengarahan tertutup untuk para senator dijadwalkan pada pukul 15.00. EST pada Selasa, (5/12/2023) dan akan menampilkan pejabat keamanan nasional AS.

DPR dan Senat terakhir kali menyetujui bantuan militer, keuangan, dan kemanusiaan senilai USD45 miliar untuk Ukraina sebagai bagian dari rancangan undang-undang belanja tahunan yang lebih luas yang disahkan pada Desember 2022.

Pembicaraan bipartisan mengenai pendanaan keamanan perbatasan AS, yang ingin dihubungkan oleh Partai Republik dengan pendanaan Ukraina, terhenti di Senat yang dikuasai Partai Demokrat, kata beberapa sumber pada Senin. 

Partai Republik telah mengusulkan perubahan signifikan ketika sejumlah besar imigran tiba di perbatasan selatan dengan Meksiko, yang menurut Partai Demokrat akan menutup kemungkinan suaka bagi para migran.

Johnson di media sosial mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah "gagal mengatasi secara substansial" kekhawatiran Partai Republik mengenai strategi Ukraina dan mengatakan bahwa paket belanja keamanan nasional apa pun harus mengatasi kebijakan perbatasan AS.

“Kami yakin kedua masalah tersebut dapat disepakati jika Senat Demokrat dan Gedung Putih mau bernegosiasi secara wajar,” tulis Johnson di X, yang sebelumnya bernama Twitter. 

Kegagalan DPR untuk mempertimbangkan permintaan Gedung Putih telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pendanaan untuk Kyiv mungkin tidak akan pernah disetujui, terutama setelah negara tersebut meloloskan rancangan undang-undang pada November dengan pendanaan untuk Israel tetapi tidak untuk Ukraina.

Para pemimpin Partai Demokrat di Senat menolak rancangan undang-undang tersebut.

Pejabat pemerintahan Biden diperkirakan akan mengadakan pengarahan rahasia untuk DPR dan Senat pada Selasa. Surat Gedung Putih juga ditujukan kepada Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat, pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell dan pemimpin Partai Demokrat di DPR Hakeem Jeffries.

Biden, yang mencalonkan diri kembali pada pemilu 2024, telah menggalang sekutu NATO untuk mendukung Ukraina dan berulang kali mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin meremehkan tekad Barat dalam mendukung tetangganya melawan agresi Rusia.

McConnell menolak strategi Gedung Putih.

Pada pertengahan November, Departemen Pertahanan AS telah menggunakan 97% dari USD62,3 miliar dana tambahan yang diterimanya dan Departemen Luar Negeri telah menggunakan seluruh dana bantuan militer sebesar USD4,7 miliar yang telah dialokasikan, tulisnya.

Sekira USD27,2 miliar dana bantuan ekonomi telah habis, begitu pula USD10 miliar bantuan kemanusiaan.

(Rahman Asmardika)