JAKARTA - Kekerasan yang dilakukan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali terjadi di tengah skeptisisme Rakyat atas Isu Netralitas Aparat Penegak Hukum, ASN dan termasuk di dalamnya TNI, di rentang waktu 45 hari lagi menuju hari pencobolosan Pemilu 2024.
Kali ini yang menjadi korban adalah relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum anggota TNI di Boyolali. Jika melihat secara seksama, video yang beredar, nampak sungguh keji aksi yang dilakukan oknum TNI tersebut.
"Ini tindakan brutal yang tidak bisa dibenarkan. Belum menunjukkan wajah reformisnya," kata Jubir Gerak98, Ridwan Darmawan, dalam keterangan yang diterima, Minggu (31/12/2023).
Tindakan main hakim sendiri seperti itu, kata Ridwan, tidak boleh dan tidak bisa dibenarkan oleh siapa pun di negeri ini.
"Indonesia yang kita cintai, negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Apapun alasannya, tetap harus diusut tuntas secara terbuka, transparan, profesional serta tentu saja, berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku," ujarnya.
Ridwan kemudian juga mengingat sejumlah kekerasan yang terjadi di masa lalu, di mana kekerasan demi kekerasan berbau militeristik semasa Orde Baru kembali menghantuinya.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak kembali terjerumus ke lubang yang sama. "Cara-cara kekerasan, intimidasi, teror dan adu domba marak dilakukan, rakyat takut bersuara, berani bersuara yang minor maka nyawa taruhannya," tuturnya.
Ridwan menyerukan semua pihak untuk mengawal dan mencermati penyelesaian kasus kekerasan ini, agar tidak menguap dan harus menjadi pembelajaran bagi semua.
"Kita tidak membenarkan di negara hukum menyelesaikan persoalan dengan main hakim sendiri," ujarnya.
(Angkasa Yudhistira)