Kerja Sama Kejaksaan dan TNI, Langkah Positif Perkuat Penegakan Hukum Koneksitas

Ia pun menyoroti pentingnya kesepahaman mengenai kewenangan antar lembaga untuk mencegah tumpang tindih, seperti yang terjadi dalam penanganan kasus dugaan suap di Basarnas.

"Tumpang tindih ini biasanya terjadi karena pelakunya pihak militer dan pihak sipil, apakah seorang militer dibawa ke peradilan umum atau dipisahkan? Tentu banyak hal yang menjadi tumpang tindih yang perlu didudukkan kewenangannya, mana yang menjadi kewenangan peradilan militer, mana yang menjadi kewenangan peradilan umum. Semuanya harus duduk bersama, dalam hal ini menyamakan persepsi," kata Yusdianto.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin diketahui membahas upaya kerja sama dan penguatan antarlembaga terkait penegakan hukum. Kesepakatan ini mencakup kolaborasi dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum, khususnya dalam konteks konektivitas.

Jaksa Agung pun menyambut positif kolaborasi ini dan menegaskan kesiapannya untuk mendukung TNI dalam merebut kembali aset dan lahan yang saat ini dikuasai oleh oknum masyarakat. Mengingat diperlu sinergitas untuk memastikan penajangan perkara berjalan dengan baik.

"Jangankan ada di MoU, tidak pun akan kami bantu karena itu sudah kewajiban kami," kata Jaksa Agung.

Panglima TNI pun menegaskan, bahwa TNI sudah menjalin kerja sama per 6 April 2023 tentang kerja sama dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum, khususnya tentang koneksitas.

Ke depan, lanjutnya, akan terus menjalin kerja sama yang lebih spesifik dan mengkomunikasikan antara TNI dengan Kejaksaan Agung khususnya, dalam perkara lain yang ditangani TNI.

(Arief Setyadi )