YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kalau pihaknya sudah memprediksi jauh-jauh kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pernyataan soal kepala negara boleh berkampanye dan memihak.
"Sudah diprediksi lama," ucap Hasto kepada wartawan, di Yogyakarta, Kamis (25/1/2024).
Dia menegaskan, kalau pihaknya tidak merasa kaget dengan pernyataannya Jokowi tersebut. Akan tetapi dirinya tetap berharap agar orang nomor satu di Indonesia itu tetap menjaga keberlangsungan demokrasi.
"Tidak (kaget). Hanya sebelumnya kan kami berdoa, berharap bahwa beliau dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu juga diukur bagaimana menyiapkan suksesornya melalui suatu proses yang demokratis," sambungnya.
"Melalui suatu proses yan akuntabel di mana rakyat bisa menyampaikan pilihannya secara bebas, walaupun di situ ada putra dari bapak Jokowi yang di dalam prosesnya juga masih dikritisi oleh masyarakat karena melalui manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi," sambungnya.
Sebelumnya, pernyataan Jokowi tersebut, perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini ga boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negera.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sudah aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," kata Jokowi.
(Angkasa Yudhistira)