Barikade 98 Imbau Warga Pilih Pemimpin Tak Miliki Rekam Jejak Pelanggaran HAM

JAKARTA - Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani mengajak warga memilih pemimpin yang tak memiliki dugaan pelanggaran HAM.

Dia menyarankan publik agar tidak terjebak dengan framing kebijakan demokrasi untuk memilih calon yang memiliki catatan dugaan pembunuhan.

Benny berharap, generasi muda tidak melupakan sejarah bahwa saat ini sedang berhadapan dengan situasi yang menentukan arah bangsa Indonesia untuk memiliki tanggung jawab moral dalam memilih pemimpin.

"Penghilangan kemerdekaan termasuk perampasan adalah kejahatan. Maka pelakunya adalah kejahatan mungkin Pilpres yang seharusnya memilih pemimpin yang baik justru rakyat dijebak dalam kebijakan demokrasi untuk memilih penjahat yang ini kita sadarkan kepada publik," ujar Benny, Kamis (25/1/2024).

Benny Rhamdani menilai bahwa Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto perlu segera meminta maaf secara terbuka kepada publik terkait dugaan pelanggaran HAM di masa lalu. Pasalnya keluarga korban yang hingga hari ini belum mendapatkan keadilan secara hukum.

"Kita mendesak dan menantang Prabowo berani enggak minta maaf secara terbuka, sampai hari ini belum ada minta maaf yang disampaikan kepada publik," kata Benny.

Benny menjelaskan, terdapat beberapa fakta hukum yang memperkuat dugaan bahwa Prabowo melakukan pelanggaran HAM atau menculik aktivis 98, di antaranya Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari jabatan Panglima Komando Cadangan Startegis Angkatan Darat (Pangkostrad).

"Fakta membuktikan melalui keputusan Dewan Kehormatan Perwira, dia diduga terlibat dalam tindakan pidana yaitu penghilangan kemerdekaan dan penculikan yang dilakukan Tim Mawar serta Tim Merpati yang dibentuk atas perintah Prabowo," ungkap Benny.