Barikade 98 Imbau Warga Pilih Pemimpin Tak Miliki Rekam Jejak Pelanggaran HAM

JAKARTA - Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani mengajak warga memilih pemimpin yang tak memiliki dugaan pelanggaran HAM.

Dia menyarankan publik agar tidak terjebak dengan framing kebijakan demokrasi untuk memilih calon yang memiliki catatan dugaan pembunuhan.

Benny berharap, generasi muda tidak melupakan sejarah bahwa saat ini sedang berhadapan dengan situasi yang menentukan arah bangsa Indonesia untuk memiliki tanggung jawab moral dalam memilih pemimpin.

"Penghilangan kemerdekaan termasuk perampasan adalah kejahatan. Maka pelakunya adalah kejahatan mungkin Pilpres yang seharusnya memilih pemimpin yang baik justru rakyat dijebak dalam kebijakan demokrasi untuk memilih penjahat yang ini kita sadarkan kepada publik," ujar Benny, Kamis (25/1/2024).

Benny Rhamdani menilai bahwa Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto perlu segera meminta maaf secara terbuka kepada publik terkait dugaan pelanggaran HAM di masa lalu. Pasalnya keluarga korban yang hingga hari ini belum mendapatkan keadilan secara hukum.

"Kita mendesak dan menantang Prabowo berani enggak minta maaf secara terbuka, sampai hari ini belum ada minta maaf yang disampaikan kepada publik," kata Benny.

Benny menjelaskan, terdapat beberapa fakta hukum yang memperkuat dugaan bahwa Prabowo melakukan pelanggaran HAM atau menculik aktivis 98, di antaranya Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari jabatan Panglima Komando Cadangan Startegis Angkatan Darat (Pangkostrad).

"Fakta membuktikan melalui keputusan Dewan Kehormatan Perwira, dia diduga terlibat dalam tindakan pidana yaitu penghilangan kemerdekaan dan penculikan yang dilakukan Tim Mawar serta Tim Merpati yang dibentuk atas perintah Prabowo," ungkap Benny.

Kemudian, kata Benny, dikeluarkannya surat rekomendasi dari DPR pada 2009 agar pemerintah membentuk pengadilan HAM ad hoc dan mengusut kasus dugaan penculikan 13 aktivis yang masih hilang hingga saat ini.

Benny mengatakan, hal tersebut membuktikan bahwa Prabowo diduga kuat terlibat melakukan penculikan. Namun sayangnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanjutkan rekomendasi tersebut hingga saat ini.

"Kedua rekomendasi DPR sudah keluar, Komnas HAM sudah selesai kesalahan kita agar tidak menindaklanjuti keputusan-keputusan itu, tahun lalu Pak Jokowi sudah mengklaim tentang 12 kejahatan HAM," ucapnya.

"Dan Prabowo juga dengan pedenya hingga hari ini belum minta maaf ke rakyat Indonesia atas (dugaan) kejahatan yang dia lakukan," sambungnya.

(Fakhrizal Fakhri )