TPN Ganjar-Mahfud: Menuju Indonesia Unggul yang Adil dan Lestari

TIGA, memastikan perlindungan pada para pejuang hak atas lingkungan hidup melalui Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2009 Pasal 65 dan 66”, sebagaimana penjelasan Meizani Irmadhiany, Praktisi dan Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup.

Usaha untuk memperbaiki Bumi tidak mudah dan tidak murah. Upaya ini harus berkeadilan. Artinya setiap negara harus diberi tanggung jawab berdasarkan seberapa besar kemakmuran yang diperolehnya dengan mengeksploitasi bumi.

“Krisis Iklim adalah krisis planet dan umat manusia yang ada di dalamnya. Sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, tetapi saat ini ada ketidakadilan di dalam membagi tanggung jawab penyelesaian krisis iklim di tingkat global. Data menunjukkan, emisi bumi meningkat tajam sejak revolusi industri di Eropa tahun 1750. 200 tahun negara-negara barat seperti di Eropa dan Amerika Utara mengumpulkan kekayaannya dengan mengeksploitasi bumi secara besar-besaran. Sementara kebanyakan negara-negara berkembang baru berdaulat dan membangun negaranya pasca Perang Dunia ke II,” jelasnya.

Indonesia sendiri baru memulai industrialisasi tahun 1970. Oleh karena itu, Ganjar-Mahfud akan menuntut peran lebih dari negara-negara maju untuk memperbaiki Bumi.

(Awaludin)