5 Tuntutan Ika Unisma ke Jokowi, Singgung Netralitas Pemilu 2024

MALANG - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Malang (Ika Unisma) menyampaikan kritikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), karena tidak menjalankan demokrasi sepenuhnya. Kritikan itu disampaikan seusai pelantikan pengurus IKA Unisma, yang beberapa di antaranya merupakan dosen dan akademisi civitas Universitas Islam Malang.

Ketua IKA Unisma Nuruddin menyatakan, ada lima poin tuntutan yang disampaikan oleh pihaknya kepada Presiden Joko Widodo, merespons perkembangan dinamika perpolitikan saat ini. Pihaknya menilai ada upaya mengarahkan pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) tertentu di Pilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Segala sumber daya dan infrastruktur kekuasaan, yang seharusnya diarahkan untuk menyejahterakan rakyat nyatanya digunakan untuk membangun dinasti dan mematikan demokrasi. Rakyat hanya dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan, dan dibodohi dengan narasi-narasi yang tidak mendewasakan dalam berdemokrasi," ujar Nuruddin, saat membacakan pernyataan bersama IKA Unisma, pada Sabtu (3/2/2024) siang.

Dari sanalah, pihaknya mewakili Ika Unisma menyampaikan lima tuntutan sikap Presiden Joko Widodo dan masyarakat Indonesia, yang pertama mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti.

"Kemudian mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan rahasia serta bebas dari praktek dan perilaku koruptif," ujarnya.

Ika Unisma juga mendesak dan meminta Presiden Jokowi sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah bersikap netral, atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024. Sebab dari tindakan, maupun perkataan Presiden Joko Widodo menyiratkan ada keberpihakan ke salah satu paslon peserta Pilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya.