Rektorat UKI: Etika Harus Ditaati, Hukum Tak Boleh Dilanggar!

 

JAKARTA - Salah satu kampus tertua di Indonesia yang kerap digelari Kampus Perjuangan, Universitas Kristen Indonesia (UKI) memberikan pernyataan sikap tegas terkait situasi politik tanah air.

Rektor UKI Dhaniswara K Harjono memimpin langsung pembacaan sikap bersama sivitas akademika kampus yang melahirkan banyak tokoh pergerakan reformasi 98 ini.

Dhaniswara didampingi Senat Universitas, Pimpinan Fakultas, dan sejumlah Guru Besar dalam konferensi pers yang berlangsung di Kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, hari ini (Selasa, 5/2/2024).

Rektor UKI Dhaniswara, memandang perlu menyatakan sikap karena melihat situasi politik di Tanah Air jelang pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya yang berpotensi menciderai prinsip-prinsip moral, etika, demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama yang mengancam perpecahan bangsa.

“Posisi UKI independen. Tidak ada tekanan atau dorongan dari siapapun juga dalam mengeluarkan pernyataan sikap ini,” ujarnya.

Terkait soal etika berpolitik, Rektor UKI menguraikan bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negara ini.

“Namun, diatas hukum ada etika yang juga harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Termasuk dalam berpolitik ada etika yang harus ditaati oleh semua pihak,” seru Dhaniswara.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UKI, Hendri Jayadi menekankan bahwa hukum tidak boleh dilanggar dan supremasi hukum harus ditegakkan.

“Pelaksanaan Pemilu ada dasar hukumnya. Jadi, kalau ada pelanggaran dan terbukti ya harus diberi sanksi tegas. Jangan justru dicap ada politisasi dan sebagainya,”ujarnya.

“Karena itu, penyelesaian perkara Pemilu harus transparan dan terbuka ke publik sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pikiran-pikiran negatif,” tegasnya.

Ke depan, sivitas Akademik UKI berharap Pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan melahirkan pemimpin bangsa yang bisa membawa negara ini jauh lebih baik lagi, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045.