Prancis Usul Penarikan Pasukan Hizbullah dan Gencatan Senjata Perbatasan Israel-Lebanon

BEIRUT - Prancis telah menyampaikan proposal tertulis ke Beirut yang bertujuan untuk mengakhiri permusuhan dengan Israel dan menyelesaikan sengketa perbatasan Lebanon-Israel.

Hal ini terungkap menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters yang menyerukan para pejuang termasuk unit elit Hizbullah untuk mundur 10 km (6 mil) dari perbatasan.

Rencana tersebut bertujuan untuk mengakhiri pertempuran antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di perbatasan. Permusuhan ini terjadi bersamaan dengan perang Gaza dan memicu kekhawatiran akan terjadinya konfrontasi habis-habisan yang menghancurkan.

Menurut empat pejabat senior Lebanon dan tiga pejabat Prancis, dokumen tersebut, proposal tertulis pertama yang dibawa ke Beirut selama berminggu-minggu mediasi Barat, disampaikan kepada pejabat tinggi negara Lebanon termasuk Perdana Menteri (PM) Najib Mikati oleh Menteri Luar Negeri Prancis Stephane Sejourne pada pekan lalu.

Pernyataan tersebut menyatakan tujuan mereka adalah untuk mencegah konflik yang berisiko menjadi tidak terkendali dan menegakkan potensi gencatan senjata, ketika kondisinya tepat. Kemudian negosiasi mengenai batas darat yang kontroversial antara Lebanon dan Israel.

“Kami membuat proposal. Kami berhubungan dengan Amerika dan penting bagi kami untuk menyatukan semua inisiatif dan membangun perdamaian,” kata Sejourne pada konferensi pers pada Senin (12/2/2024).

Rencana tersebut mengusulkan kelompok bersenjata Lebanon dan Israel akan menghentikan operasi militer terhadap satu sama lain, termasuk serangan udara Israel di Lebanon.

Hizbullah menolak secara resmi merundingkan deeskalasi sampai perang di Gaza berakhir, sebuah posisi yang ditegaskan kembali oleh politisi Hizbullah sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai cerita ini.

Meskipun beberapa rincian mengenai upaya mediasi serupa yang dilakukan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Amos Hochstein, telah beredar dalam beberapa pekan terakhir, namun rincian lengkap mengenai proposal tertulis Prancis yang disampaikan ke Lebanon belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Rencana tiga langkah tersebut membayangkan proses deeskalasi selama 10 hari yang diakhiri dengan negosiasi perbatasan.

Salah satu sumber diplomatik Prancis mengatakan proposal tersebut telah diajukan kepada pemerintah Israel, Lebanon dan Hizbullah.

Prancis diketahui memiliki hubungan historis dengan Lebanon. Negara ini mempunyai 20.000 warga negara dan sekitar 800 tentara sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa kelompok non-negara, termasuk faksi-faksi Palestina, telah melancarkan serangan terhadap Israel dari Lebanon selatan selama permusuhan terbaru, meskipun Hizbullah adalah kekuatan dominan di wilayah tersebut dengan kekuatan tempur yang secara luas terlihat lebih unggul dari tentara Lebanon.

Kelompok bersenjata Lebanon akan membongkar semua bangunan dan fasilitas yang dekat dengan perbatasan, dan menarik pasukan tempur. Termasuk pejuang elit Radwan Hizbullah dan kemampuan militer seperti sistem antitank , setidaknya 10 km sebelah utara perbatasan.

Penarikan diri seperti itu masih bisa membuat para pejuang Hizbullah lebih dekat ke perbatasan dibandingkan penarikan sejauh 30 km (19 mil) ke Sungai Litani di Lebanon, yang ditetapkan dalam resolusi PBB yang mengakhiri perang dengan Israel pada 2006.

Seorang diplomat Barat yang mengetahui masalah itu mengatakan penarikan yang lebih singkat akan membantu memastikan roket tidak mencapai desa-desa di Israel utara yang telah menjadi sasaran rudal anti-tank dan merupakan kompromi yang dipandang lebih cocok bagi Hizbullah daripada mundur ke Litani.

Sebanyak 15.000 tentara Lebanon akan dikerahkan di wilayah perbatasan Lebanon selatan, yang merupakan benteng politik Hizbullah di mana para pejuang kelompok tersebut telah lama melebur ke dalam masyarakat pada saat keadaan tenang.

Ketika ditanya tentang usulan tersebut, politisi senior Hizbullah Hassan Fadlallah mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut tidak akan membahas masalah apa pun terkait dengan situasi di selatan sebelum penghentian agresi terhadap Gaza.

“Musuh tidak dalam posisi untuk memaksakan persyaratan,” tambah Fadlallah, menolak mengomentari rincian proposal tersebut atau apakah Hizbullah telah menerimanya.

Salah satu pejabat Lebanon mengatakan dokumen tersebut menyatukan ide-ide yang dibahas dalam kontak dengan utusan Barat dan telah diteruskan ke Hizbullah. Para pejabat Perancis mengatakan kepada Lebanon bahwa dokumen tersebut bukanlah dokumen final, setelah Beirut mengajukan keberatan terhadap beberapa bagian dari dokumen tersebut.

Seorang pejabat Israel mengatakan usulan tersebut telah diterima dan sedang dibahas oleh pemerintah.

Reuters melaporkan pada bulan lalu bahwa Hizbullah telah menolak gagasan yang diajukan oleh Hochstein, yang merupakan inti dari upaya tersebut, namun mereka juga tetap membuka pintu diplomasi.

(Susi Susanti)