Dilaporkan ke KPK, Berikut Kejanggalan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5

Dassault Aviation yang disokong oleh Pemerintah Perancis, Rosoboronexport yang disokong Pemerintah Rusia, termasuk Boeing yang didukung Pemerintah Amerika Serikat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pembelian Mirage 2000-5 oleh Kemenhan patut diduga melanggar UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Ketiga, adanya indikasi penerimaan suap oleh pejabat di Kementerian Pertahanan. Berita terbaru yang disebarluaskan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) berafiliasi dengan Microsoft. Dalam laman yang pada saat laporan ini ditulis, telah mengalami penapisan (DNS filtering), disebutkan adanya proses penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas

antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dengan Pemerintah Qatar.

Pemberitaan msn.com juga menyebutkan indikasi pemberian kick-back sebesar 7% dari total kontrak, yakni sebesar USD 55,4 juta yang digunakan untuk pendanaan kampanye presiden pada Pilpres 2024.

Adanya kick-back yang sangat fantastis sebesar USD 55,4 juta atau hampir Rp900 miliar untuk pendanaan kampanye bukan hanya berarti adanya dugaan korupsi suap, tetapi juga dugaan pelanggaran Pemilu dalam konteks Pidana. Disamping bukti telegram dari GRECO EU ke Kedutaan AS di Indonesia terkait dengan penyelidikan dugaan suap pembelian Mirage 2000-5 oleh Indonesia, terdapat bukti rekaman pembicaraan yang diduga antara seorang pejabat di Kementerian Pertahanan dengan pihak lain yang berkaitan dengan indikasi kesepakatan kick-back.

Berdasarkan uraian di atas, Koalisi memohon KPK RI agar segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan terkait dengan pengadaan pesawat Mirage 2000-5.

Kemudian, membangun komunikasi dan kerjasama dengan badan-badan anti korupsi internasional, khususnya The Group of States Against Corruption (GRECO) guna

mengusut tuntas dugaan perkara ini. Sebab, sejumlah perkara korupsi yang pernah ditangani oleh KPK dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerjasama internasional yang baik.

(Arief Setyadi )