Dubes hingga PPLN Bantah Ada Intervensi Pemilu Indonesia di Malaysia

Tak hanya itu, Hermono mengatakan tugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur memfasilitasi agar PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur tugasnya tak mengalami kendala.

KBRI, imbuhnya, telah menyediakan tempat, data-data pendukung yang diperlukan, berkoordinasi dengan aparat setempat, dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia, dan polisi.

Di samping itu, KBRI rutin mengajak partai politik dan organisasi masyarakat untuk berkumpul dan menanyakan kendala dan persoalan yang mereka hadapi, serta meminta agar semua persoalan diselesaikan di dalam Wisma Duta.

Di tempat terpisah, Ketua PPLN Kuala Lumpur, Umar Faruk membantah dengan tegas keterlibatan intelijen dalam Pemilu. Menurutnya, tuduhan tersebut sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan intelijen sebagai lembaga pemerintah.

Dirinya menyampaikan video-video yang beredar dan viral di media sosial terkait dengan isu pencurian surat suara, penyuapan pihak Pos Malaysia untuk mendapatkan surat suara dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam memanipulasi Pemilu tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar yang dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam Pemilu 2024.

“Hingga saat ini, PPLN juga secara intens melakukan komunikasi dengan KPU RI serta telah mengklarifikasi isu-isu hoax yang beredar di media sosial tersebut.” ucap Umar.

(Angkasa Yudhistira)