ISRAEL – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (18/2/2024), mengumumkan bahwa pemerintahannya telah dengan suara bulat memilih untuk secara resmi menentang apa yang disebutnya pengakuan sepihak atas negara Palestina.
Dia mengatakan kesepakatan semacam itu harus dicapai melalui perundingan langsung antara Israel dan Palestina.
“Israel menolak perintah internasional mengenai perjanjian permanen dengan Palestina. Sebuah perjanjian, jika tercapai, hanya akan dicapai melalui perundingan langsung antara kedua belah pihak, tanpa prasyarat,” kata sebuah pernyataan pemerintah.
Netanyahu juga mengatakan telah mengirim perunding menyusul permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Namun dia menegaskan Israel tidak kembali untuk berdiskusi lebih lanjut karena tuntutan Hamas bersifat delusi.
Hamas menyalahkan Israel atas kurangnya kemajuan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Kelompok ini telah menetapkan serangkaian persyaratan, termasuk pertukaran sandera dengan tahanan Palestina, penarikan penuh pasukan Israel dan diakhirinya perang setelah jeda pertempuran selama 135 hari, yang dibagi menjadi tiga fase.
Netanyahu juga menegaskan kembali bahwa pemerintah Israel terus mendorong invasi darat ke Gaza lebih jauh ke selatan, mencakup wilayah Rafah, meskipun ada tekanan internasional untuk tidak melakukan hal tersebut tanpa terlebih dahulu memiliki rencana untuk mengevakuasi warga sipil Palestina yang melarikan diri ke sana pada hari-hari awal perang.
Sekitar 1,5 juta orang berada di Rafah, dekat perbatasan dengan Mesir, setelah diberitahu oleh pasukan Israel untuk mencari keselamatan di sana sementara sasaran Hamas diserang di Gaza utara, kemudian tengah.
Setidaknya 1.200 orang tewas dalam serangan di Israel oleh kelompok bersenjata pimpinan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.