MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) RI selaku pengawas internal Badan Peradilan, sepanjang 2023 telah menjatuhkan sanksi kepada 295 hakim dan aparat peradilan guna menjaga integritas insan peradilan.
Kepala Badan Pengawasan MA, Sugiyanto mengatakan bahwa selain ke-295 aparat yang disanksi, sejauh ini sudah ada 5 hakim yang disidang oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dan 8 hakim lagi yang sedang menunggu proses MKH.
"Ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Badan Pengawasan untuk memastikan seluruh aparat peradilan memiliki integritas yang kuat sehingga cita-cita dan tujuan Badan Peradilan yang Agung dapat segera terwujud," terang Sugiyanto dalam siaran persnya menyambut Kampung Hukum MA Tahun 2024, Senin (19/2024).
Lebih jauh Sugiyanto menambahkan bahwa langkah strategis yang sudah dilakukan Badan Pengawasan MA adalah membentuk Satgas Pengawasan terhadap disiplin kerja, pelaksanaan tugas, dan ketaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku dari hakim dan aparatur MA.
Selain itu Badan Pengawasan telah melakulan revitalisasi Sistem Informasi Pengawasan MA (SIWAS), melakukan profiling integritas hakim dan aparat peradilan, termasuk di dalamnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan metode mystery shopping.
"Badan Pengawaaan juga bersinergi dengan lembaga lain dalam kegiatan join audit (pemeriksaan gabungan)," sambung Sugiyanto.
Sementara dalam konteks pencegahan, Kepala Badan Pengawasan MA Sugiyanto S.H., M.H. menjelaskan, pihaknya telah melakukan perbaikan-perbaikan untuk memastikan lingkungan peradilan terbebas dari praktek-praktek penyuapan dengan membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di beberapa pengadilan.
Terkait perlindungan terhadap masyarakat yang melapor, Sugiyanto menjelaskan bahwa dalam aplikasi SIWAS sudah diatur bahwa pengadu yang merasa dirugikan bisa mengadukan tanpa harus menyampaikan identitasnya. Sehingga boleh mengadukan dengan identitas, namun minta ditutup dan disamarkan.
"Nanti di aplikasi sudah akan tersamarkan identitas pelapor dan Badan Pengawasan MA tidak akan membuka hal itu ke publik," kata Sugiyanto.
Sugiyanto menambahkan bahwa Pameran Kampung Hukum MA dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta pada 19-20 Februari 2024.
Acara yang akan dibuka oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin ini diikuti oleh 31 peserta mitra Mahkamah Agung.
Kegiaran Pameran Kampung Hukum merupakan bagian dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Kampung Hukum diisi dengan acara pameran, talkshow, quis, dan hiburan.
(Fakhrizal Fakhri )