Di Hadapan Pengadilan Dunia, Palestina Cari Cara Akhiri Pendudukan Israel

GAZA – Perwakilan Palestina pada Senin (19/2/2024) meminta hakim di pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan pendudukan Israel di wilayah mereka ilegal. Selain itu, perwakilan juga mengatakan bahwa pendapat mereka dapat berkontribusi pada solusi dua negara dan perdamaian abadi.

Permintaan tersebut disampaikan pada pembukaan sidang selama seminggu di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Majelis Umum PBB meminta pendapat yang bersifat nasihat, atau tidak mengikat, mengenai pendudukan pada 2022. Lebih dari 50 negara akan menyampaikan argumen hingga 26 Februari.

“Kami meminta Anda untuk mengkonfirmasi bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal,” kata Riad Mansour, perwakilan Palestina untuk PBB, dalam pidatonya yang suaranya serak, dikutip Reuter. Dia juga terlihat menitikkan air mata.

"Temuan dari pengadilan terhormat ini akan berkontribusi untuk segera mengakhiri (pendudukan), membuka jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi," lanjutnya.

“Masa depan di mana tidak ada warga Palestina dan Israel yang terbunuh. Masa depan di mana dua negara hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan,” ujarnya.

Gelombang kekerasan terbaru di Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas di Israel pada tanggal 7 Oktober, telah memperumit keluhan yang sudah mengakar di Timur Tengah dan merusak upaya untuk menemukan jalan menuju perdamaian.

Panel beranggotakan 15 hakim ICJ telah diminta untuk meninjau pendudukan, pemukiman dan aneksasi Israel termasuk langkah-langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, serta penerapan undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait.

Israel tidak menghadiri persidangan namun mengirimkan pernyataan tertulis setebal 5 halaman yang diterbitkan oleh pengadilan pada Senin (19/2/2024) yang menyatakan bahwa pendapat yang bersifat nasihat akan "berbahaya" bagi upaya penyelesaian konflik karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum PBB mengandung prasangka.

Para hakim diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mengeluarkan pendapat mengenai permintaan tersebut, yang juga meminta mereka untuk mempertimbangkan status hukum pendudukan dan konsekuensinya.

Seperti diketahui, Israel merebut Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, wilayah bersejarah Palestina yang diinginkan Palestina untuk dijadikan negara, dalam perang pada 1967 dan sejak itu membangun permukiman di Tepi Barat dan terus memperluasnya.

Para pemimpin Israel telah lama membantah bahwa wilayah tersebut secara resmi diduduki atas dasar bahwa wilayah tersebut direbut dari Yordania dan Mesir selama perang, bukan dari Palestina yang berdaulat.

PBB sejak 1967 menyebut wilayah tersebut sebagai wilayah yang diduduki Israel dan menuntut agar pasukan Israel mundur, dengan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin perdamaian. Namun, resolusi tahun 1967 tidak secara spesifik menyebut pendudukan tersebut sebagai tindakan ilegal.

Meskipun Israel telah mengabaikan pendapat hukum di masa lalu, hal ini dapat meningkatkan tekanan politik atas perang mereka di Gaza, yang telah menewaskan sekitar 29.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan Gaza, sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober.

Mereka menarik diri dari Gaza pada 2005, namun, bersama dengan negara tetangganya Mesir, masih mengontrol perbatasannya. Mereka juga telah mencaplok Yerusalem Timur dalam sebuah tindakan yang tidak diakui oleh sebagian besar negara.

Sidang ini merupakan bagian dari upaya Palestina untuk meminta lembaga hukum internasional memeriksa perilaku Israel. Jumlah ini meningkat sejak perang Israel di Gaza sebagai respons terhadap serangan Hamas, yang menewaskan 1.200 orang, menurut penghitungan Israel.

Israel mengatakan mereka menghadapi ancaman nyata dari pejuang Hamas dan kelompok lain dan bertindak untuk membela diri.

Ada kekhawatiran yang meningkat mengenai serangan darat Israel terhadap kota Rafah di Gaza, tempat perlindungan terakhir bagi lebih dari satu juta warga Palestina setelah mereka melarikan diri ke selatan wilayah kantong tersebut untuk menghindari serangan Israel.

Ini adalah kedua kalinya Majelis Umum PBB meminta pendapat penasihat ICJ, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, terkait wilayah Palestina yang diduduki.

Pada Juli 2004, pengadilan memutuskan bahwa tembok pemisah Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional dan harus dibongkar, meskipun tembok tersebut masih berdiri hingga saat ini.

(Susi Susanti)