Kenapa TNI Tak Berani Lakukan Serangan Udara untuk Menumpas KKB Papua?

JAKARTA - Aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua semakin brutal. Tujuan mereka melakukan aksi teror adalah untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Dalam kasus ini, prajurit TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz, pun dikerahkan untuk menumpas para KKB teroris ini.

Namun, dalam pelaksanaannya, TNI dan Polri mengalami kesulitan dalam memberantas KKB Papua. Para anggota KKB Papua pun dikenal tidak takut dengan TNI dan Polri. Namun, kenapa Satgas Operasi Damai Cartenz tak berani melakukan serangan udara untuk membasmi KKB di tanah Papua?.

Menanggapi hal itu, Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, akan sangat berisiko ketika TNI memilih serangan udara kepada KKB. Dikarenakan, serangan udara dilakukan setelah target benar-benar dipastikan secara presisi.

Karena menurutnya, strategi KKB selama ini adalah berbaur dengan warga untuk menyulitkan aparat, karena itu TNI sangat berhati-hati dalam mengambil satu tindakan, tak terkecuali serangan udara.

Diketahui, para anggota KKB Papua bersembunyi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh TNI dan Polri. Mereka dengan aman bersembunyi dari serangan-serangan TNI dan Polri. Alat-alat yang dimiliki TNI dan Polri pun kesulitan untuk menjangkau wilayah-wilayah di Papua.

Anggota KKB memiliki persenjataan yang lengkap. Persenjataan ini mereka dapatkan dengan ilegal dan atas bantuan para oknum TNI yang membelot. Masyarakat juga ada yang memberi bantuan lain kepada anggota KKB, seperti makanan dan lainnya.

Para anggota KKB membaur dengan masyarakat sehingga menyulitkan TNI/Polri untuk menyerangnya. TNI dan Polri bisa saja membasmi KKB dengan serangan udara. Namun, hal itu tidak dilakukan karena para anggota KKB membaur dengan warga sipil. TNI dan Polri pun kesulitan membedakan antara anggota KKB dan juga warga sipil. Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur semua hak-hak manusia salah satunya hak untuk hidup. TNI dan Polri tidak boleh sembarangan dalam menangani kasus KKB Papua ini.

(Awaludin)