Jokowi Diminta Evaluasi Bahlil jika Terlibat Kasus Dugaan Suap Izin Tambang

Penegakkan hukum ini penting, apalagi menurut Fahmy, masa pemerintahan Presiden Jokowi segera berakhir, agar tidak meninggalkan preseden buruk.

"Di sisi lain, DPR juga harus memberikan tekanan agar KPK bertindak, tanpa harus menunggu Jokowi,"tutupnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa menyampaikan, Bahlil keberatan dengan pemberitaan tersebut dan membantahnya.

Atas dasar itu, Tina menyampaikan, pihaknya telah melaporkan salah satu media nasional ke Dewan Pers yang mengabarkan dugaan tersebut, karena dianggap tidak memenuhi kode etik jurnalistik.

(Fahmi Firdaus )