HAITI - Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya telah menerbangkan staf kedutaan dari Haiti, ketika negara tersebut semakin terjerumus ke dalam kekerasan geng kriminal.
AS juga meningkatkan keamanan di misi mereka di ibu kota, Port-au-Prince.
“Meningkatnya kekerasan geng di lingkungan dekat kompleks kedutaan AS dan dekat bandara menyebabkan keputusan Departemen Luar Negeri untuk mengatur pemberangkatan personel tambahan kedutaan,” tulis kedutaan di media sosial.
Kedutaan menambahkan bahwa kedutaan akan tetap buka.
Ini menyusul serangan yang dilakukan geng-geng di bandara, kantor polisi, dan penjara pada minggu ini. Mereka mendorong pemecatan Perdana Menteri (PM) Haiti Ariel Henry.
Keadaan darurat selama tiga hari telah diperpanjang satu bulan.
Kantor berita AFP mengutip warga sekitar yang mengaku mendengar suara baling-baling pesawat di atas, melaporkan bahwa operasi menjelang fajar tampaknya dilakukan dengan helikopter.
Kementerian luar negeri Jerman mengatakan pada Minggu (10/3/2024), duta besar Jerman untuk Haiti juga berangkat ke Republik Dominika, bersama dengan perwakilan Uni Eropa lainnya.
Hal ini terjadi ketika situasi di Haiti memburuk. Pelabuhan utama negara itu mengatakan pihaknya menghentikan operasi pada Kamis (7/3/2024) karena sabotase dan vandalisme.
Geng-geng di kota yang dilanda kekerasan tersebut meningkatkan serangan mereka ketika Henry berangkat untuk menghadiri pertemuan puncak regional pekan lalu.
Henry berusaha terbang kembali ke Port-au-Prince pada Selasa (5/3/2024) tetapi malah berakhir di wilayah AS, Puerto Riko.
Dia tidak bisa mendarat di ibu kota Haiti karena bandara internasionalnya ditutup ketika tentara menggagalkan upaya orang-orang bersenjata untuk merebutnya.
Otoritas penerbangan sipil di negara tetangga Republik Dominika juga menolak pesawat Henry, dengan mengatakan bahwa mereka tidak diberikan rencana penerbangan yang diperlukan.
Henry belum memberikan pernyataan publik apa pun sejak dia mengunjungi Kenya, di mana dia bertemu dengan Presiden William Ruto untuk menyelamatkan kesepakatan bagi negara Afrika timur itu untuk memimpin pasukan multinasional guna membantu memulihkan ketertiban di Haiti.
Kedua pemimpin menandatangani perjanjian timbal balik yang membuka jalan bagi pengiriman 2.000 petugas polisi Kenya ke Haiti tetapi seorang politisi oposisi Kenya mengatakan dia akan menentang perjanjian tersebut di pengadilan.
Pada Sabtu (9/3/2024), Departemen Luar Negeri AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berbicara dengan presiden Kenya tentang krisis Haiti dan kedua orang tersebut menggarisbawahi komitmen mereka terhadap misi keamanan multinasional untuk memulihkan ketertiban.
(Susi Susanti)