Kunjungan ke AS, Pemimpin Irak Serukan Semua Pihak Menahan Diri di Timur Tengah Usai Serangan Iran ke Israel

“Kami berkomitmen terhadap gencatan senjata yang akan memulangkan para sandera dan mencegah konflik menyebar melebihi apa yang sudah terjadi,” kata Biden.

“Kemitraan antara Amerika Serikat dan Irak sangat penting,” tambahnya, seraya menyebutkan upaya melawan ISIS dan perjanjian strategis penting kedua negara.

Wakil PM Muhammad Ali Tamim, yang ikut memimpin pertemuan Komite Koordinasi Tinggi AS-Irak dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, mengatakan Irak khawatir wilayahnya akan terseret ke dalam perang yang lebih luas yang akan mengancam keamanan dan keselamatan internasional.

“Dan oleh karena itu kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghormati aturan kerja diplomatik dan juga hukum internasional,” ujarnya.

Para pejabat AS dan negara-negara Barat lainnya menyambut baik rencana reformasi ekonomi yang diajukan Sudani, namun masih ada kekhawatiran mengenai pengaruh kelompok-kelompok yang didukung Iran. Kelompok bersenjata Muslim Syiah terlibat dalam serangan balasan terhadap pasukan AS terkait dengan perang Israel di Gaza.

AS memiliki 2.500 tentara di Irak, memberikan nasihat dan membantu pasukan lokal untuk mencegah kebangkitan ISIS, yang pada tahun 2014 menguasai sebagian besar Irak dan Suriah sebelum dikalahkan.

Di Pentagon, Austin mengatakan kedua negara sepakat tentang perlunya transisi menuju hubungan keamanan bilateral yang langgeng dan mengatakan para pemimpin militer sedang melakukan penilaian untuk menginformasikan pembicaraan mengenai potensi pengurangan jumlah pasukan AS di Irak.

Yang terpisah dari pembicaraan untuk mengakhiri koalisi militer pimpinan AS di negara tersebut adalah Komite Koordinasi Tinggi, yang bertugas membahas aspek-aspek lain dari hubungan tersebut, termasuk hubungan ekonomi.

Blinken, yang menegaskan kembali bahwa Washington tidak ingin konflik regional membesar, mengatakan pertemuan tersebut akan fokus pada isu-isu termasuk keamanan energi, demokrasi, supremasi hukum, iklim dan air, serta memperhatikan kepentingan sektor swasta AS, terutama di sektor energi Irak.

“Melalui upaya ini kami berharap dapat membantu memajukan agenda afirmatif perdana menteri, dan melihat keberhasilan Irak,” ujarnya.

(Susi Susanti)