TEHERAN - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) pada Sabtu (20/4/2024) menyetujui paket bantuan luar negeri dalam jumlah besar. Termasuk dana kontroversial sebesar USD26 miliar (Rp422 triliun) untuk pendudukan Israel meskipun terjadi genosida di Gaza.
Rancangan undang-undang (RUU) tersebut didukung oleh Senat yang dikuasai Partai Demokrat, yang diperkirakan akan dengan mudah disahkan dan kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden dalam beberapa hari mendatang.
Di antara ketentuan dalam RUU tersebut, militer Israel akan menerima sekitar USD14 miliar, termasuk USD3,5 miliar untuk membeli sistem senjata canggih.
Dikutip Tehran Times, sebanyak USD4,4 miliar telah dialokasikan bagi pasukan Israel untuk memperoleh pasokan militer lainnya dan layanan militer AS.
Lalu USD5,2 miliar telah dialokasikan untuk mengisi kembali sistem rudal dan roket Israel.
Terdapat ketentuan-ketentuan yang akan mempermudah pasokan amunisi AS kepada militer Israel yang disimpan di negara-negara ketiga serta operasi militer AS di wilayah tersebut.
Dana sebesar USD1 miliar lainnya akan dibelanjakan untuk tujuan meningkatkan produksi senjata tentara Israel sendiri.
Selain itu, dana USD9,2 miliar akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di zona perang juga telah dimasukkan ke dalam tagihan bantuan Israel yang tidak jelas.
Bantuan kemanusiaan tersebut seharusnya ditujukan untuk zona perang di seluruh dunia seperti Haiti, Sudan dan Gaza.
Namun paket tersebut mencakup larangan dana apa pun untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, badan PBB yang menangani sebagian besar bantuan kemanusiaan di Gaza.
Sekitar 20 perwakilan DPR mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam bantuan militer kepada rezim pendudukan Israel.
“Kebanyakan orang Amerika tidak ingin pemerintah kita memberikan cek kosong untuk melanjutkan perang Perdana Menteri Netanyahu di Gaza,” terang mereka.
Dengan UNRWA dilarang menerima dana dari AS, diyakini secara luas bahwa pendudukan Israel akan terus mengontrol pasokan apa pun yang masuk ke Gaza.
Pekan lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa komitmen Israel untuk meningkatkan akses bantuan ke Gaza terbatas dan terkadang tidak berdampak sama sekali.
“Untuk mencegah kelaparan yang akan terjadi, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah, kita memerlukan lompatan besar dalam bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza,” katanya.
Kelaparan telah terjadi di beberapa bagian Gaza, yang diperparah dengan kurangnya tempat berlindung, obat-obatan dan air bersih. Hampir semua orang di daerah kantong tersebut sekarang bergantung pada makanan yang disumbangkan, karena perang genosida Israel sudah memasuki bulan ketujuh.
(Susi Susanti)