Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran 40 Menteri, Begini Reaksi Jokowi

Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan lainnya. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Permasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," katanya.

Menurut dia, wajar jika pemerintahan mendatang melakukan sebuah penyempurnaan tugas dan fungsi setiap kementerian dan lembaga yang ada. "Konsekuensinya, dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )