Tanggapi Wacana Pembentukan Kabinet Gemuk, Ganjar Sebut Pos Kementerian Sudah Diatur UU

JAKARTA - Calon Presiden (capres) pada Pemilu 2024, Ganjar Pranowo turut menyoroti wacana penambahan pos kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengingatkan bahwa jumlah pos kementerian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ganjar mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih harus mematuhi undang-undang (UU) bila telah dilantik dan diambil sumpah jabatan. Kepatuhan pemerintah ke depan, juga termasuk dalam pembentukan pos kementerian.

"Di dalam peraturan perundang-undangan kalau tidak salah saya lupa persis pasalnya itu sudah ditentukan jumlahnya, sehingga kita tidak bisa merubah kecuali peraturannya diubah," kata Ganjar saat ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).

Bila tetap memaksakan pembentukan kabinet gemuk, Ganjar menilai, tindakan itu berpotensi melanggar UU. "Kalau orang mengikuti itu maka atau membuat sendiri aturan, maka melanggar UU, enggak boleh," terang Ganjar.

Sekedar informasi, ketentuan jumlah pos kementerian telah diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam klausul itu, pos kementerian berjumlah sebanyak 34.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membuka wacana penambahan jumlah pos kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengatakan, Prabowo akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Ia pun menilai wajar jumlah pos kementerian akan bertambah.

"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).

Sebagai anggota DPR, ia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan lainnya. Ia pun mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Permasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sampai angkat bicara soal wacana Prabowo yang akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Ia meminta semua pihak untuk menanyakan hal tersebut kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan pada presiden terpilih," kata Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Jokowi mengklaim tidak akan memberikan masukan terkait pembentukan kabinet yang berisi 40 menteri tersebut. "Oh enggak ada, enggak ada (masukan)," kata Jokowi.

(Fakhrizal Fakhri )