Alasan Logistik, AS Tolak Bantu Iran Selidiki Kecelakaan Helikopter yang Tewaskan Presiden Raisi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) pada Senin (20/5/2024) mengatakan pihaknya tidak dapat menerima permintaan bantuan Iran menyusul kecelakaan helikopter pada akhir pekan yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi. AS berdalih sebagian besar karena alasan logistik.

Permintaan langka dari Iran, yang memandang AS dan Israel sebagai musuh utamanya, diungkapkan oleh Departemen Luar Negeri pada konferensi pers.

"Kami diminta bantuan oleh pemerintah Iran. Kami menjelaskan kepada mereka bahwa kami akan menawarkan bantuan, seperti yang akan kami lakukan sebagai tanggapan terhadap permintaan pemerintah asing dalam situasi seperti ini," kata juru bicara Matthew Miller kepada wartawan, dikutip Reuters.

“Pada akhirnya, sebagian besar karena alasan logistik, kami tidak dapat memberikan bantuan tersebut,” terangnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Seperti diketahui, puing-puing helikopter hangus yang jatuh pada Minggu (19/5/2024) yang membawa Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian dan enam penumpang serta awak lainnya, ditemukan pada Senin (20/5/2024) pagi setelah pencarian semalaman dalam kondisi badai salju.

Iran masih belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab jatuhnya helikopter Bell 212 buatan AS di pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan.

Ketika ditanya apakah AS khawatir Teheran akan menyalahkan Washington, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegaskan jika AS tidak ambil bagian dalam kecelakaan itu.

“Saya tidak bisa berspekulasi tentang apa yang mungkin menjadi penyebabnya,” tambahnya.

Kecelakaan ini terjadi di saat meningkatnya perbedaan pendapat di Iran mengenai serangkaian krisis politik, sosial dan ekonomi. Para ulama penguasa Iran menghadapi tekanan internasional atas sengketa program nuklir Teheran dan semakin dalamnya hubungan militer dengan Rusia selama perang di Ukraina.

Meski begitu, Austin mengecilkan kekhawatiran AS bahwa kecelakaan itu mungkin mempunyai implikasi keamanan langsung di Timur Tengah.

“Saya belum melihat dampak keamanan regional yang lebih luas pada saat ini,” katanya.

Berdasarkan konstitusi Republik Islam, pemilihan presiden baru harus diadakan dalam waktu 50 hari.

Suzanne Maloney, seorang pakar Iran di lembaga pemikir Brookings Institution, mengatakan Khamenei dan dinas keamanan Iran akan berusaha menghindari persepsi kerentanan selama masa transisi.

“Sebagai akibatnya, saya memperkirakan Iran akan menjadi reaktif dan gelisah, yang mungkin akan lebih menghindari risiko dalam waktu dekat, namun secara paradoks akan lebih berbahaya jika mereka bersikap defensif,” ujarnya.

(Susi Susanti)