Taiwan Bantah Interpretasi China Terhadap United Nations General Assembly Resolution 2758 untuk Jamin Keamanan di Selat Taiwan

TAIWAN - Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok berulang kali salah menafsirkan United Nations General Assembly Resolution 2758 dan secara tidak tepat mengaitkan dengan “One China Principle”.

John Chen, Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) Indonesia, mengatakan hal ini bertujuan tidak hanya untuk membatasi dan mengecualikan Taiwan dari partisipasi dalam organisasi internasional, tetapi juga menggunakan resolusi tersebut sebagai senjata dan mengglobalkan “One China Principle” untuk memaksa negara lain menerima klaim politik, merusak tatanan internasional, serta membangun dasar hukum menggunakan kekerasan untuk menyerang Taiwan di masa depan.

Dia menjelaskan pada 29 April 2024, Mark Baxter Lambert, Deputi Asisten Sekretaris Biro Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri AS, menjelaskan empat poin posisi AS terhadap United Nations General Assembly Resolution 2758 di German Marshall Fund, sebuah lembaga think-tank di Washington, D.C., yaitu resolusi tersebut tidak mendukung, tidak setara, dan tidak mencerminkan konsensus Tiongkok terhadap “One China Principle”; tidak mempengaruhi keputusan berdaulat yang dibuat oleh berbagai negara mengenai hubungan dengan Taiwan; tidak merupakan posisi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai status politik Taiwan; dan tidak mengecualikan partisipasi Taiwan dalam sistem PBB dan organisasi multilateral lainnya.

Dalam hal ini, United Nations General Assembly Resolution 2758 hanya menentukan atribusi perwakilan Tiongkok di PBB. Taiwan tidak disebutkan dalam keseluruhan teks dan tidak mengakui Taiwan sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok, apalagi mengesahkan Republik Rakyat Tiongkok untuk mewakili Taiwan di PBB, sehingga resolusi tersebut tidak ada hubungan dengan Taiwan. Tiongkok terus memperluas kesalahan tafsir United Nations General Assembly Resolution 2758 untuk menekan partisipasi Taiwan dalam berbagai forum internasional dan telah keliru mengklaim dalam berbagai kesempatan bahwa resolusi tersebut merupakan dasar hukum kedaulatan Beijing atas Taiwan. Pernyataan tersebut sepenuhnya bertentangan dengan fakta.

Menurut John, saat ini banyak negara mengkritik Tiongkok karena sengaja memutarbalikkan interpretasi United Nations General Assembly Resolution 2758.

Sebagai contoh pada tahun 2021, Rick Waters yang saat itu menjabat sebagai Deputi Asisten Sekretaris, Biro Asia Timur dan Pasifik, Departemen Luar Negeri AS, mengkritik Tiongkok karena salah mengutip United Nations General Assembly Resolution 2758 dan menekan PBB untuk mencegah partisipasi Taiwan; pada bulan Juli tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan undang-undang “Taiwan International Solidarity Act” dan dengan jelas menyatakan bahwa United Nations General Assembly Resolution 2758 hanya menangani masalah keterwakilan Tiongkok dan tidak melibatkan Taiwan; pada bulan Januari tahun 2024 setelah pemilu Taiwan, Laura Rosenberger, Ketua American Institute in Taiwan, ketika mengunjungi Taiwan juga menjelaskan bahwa resolusi Majelis Umum PBB yang disebutkan di atas tidak mengambil keputusan mengenai status Taiwan, tidak mengecualikan negara manapun dari membangun hubungan diplomatik dengan Taiwan, dan tidak mengecualikan Taiwan dari partisipasi dalam sistem PBB.