PKS Desak Wacana Tapera Dievaluasi Usai Tuai Polemik di Masyarakat

 

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI secara resmi akan melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur tabungan perumahan rakyat (Tapera). Sikap ini diambil lantaran telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat saat ini.

Hal ini disampaikan anggota komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Tapera, antara Nikmat dan Sengsara' yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024).

"Sikap resmi PKS, kami terbuka untuk mengevaluasi tidak saja di PP (Peraturan Pemerintah) nya tetapi Undang nya," kata Suryadi.

Ada beberapa catatan terkait polemik Tapera ini. Pertama, ini merupakan kewajiban Negara di dalam Amanat UUD, dimana Negara menyediakan perumahan yang layak.

"Tetapi kemudian kewajiban itu terlalu besar dibebankan kepada Pekerja dan Pekerja Mandiri, jadi ini yang pertama," ujarnya.

Isu yang kedua, kata dia, perumahan ini merupakan isu sektoral. Suryadi mengakui memang ada 9,9 juta backlog atau rumah tangga yang belum memiliki rumah tinggal.