Panas Skandal Penyadapan, Filipina Tuding China Gunakan Taktik Licik dalam Konflik Laut Cina Selatan

JAKARTA – Upaya China dalam menghadapi Filipina dalam sengketa di Laut Cina Selatan dianggap telah memperlihatkan pergeseran ke arah tindakan berbahaya. Hal ini terlihat dari skandal penyadapan oleh sejumlah diplomat Negeri Tirai Bambu terhadap sekelompok pejabat Filipina baru-baru ini, dan pembocoran transkrip percakapan tersebut, yang menimbulkan keributan politik.

Kasus terbaru ini mendapat kecaman dari pejabat Filipina yang menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap protokol dan konvensi diplomatik. Ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya praktik penipuan, campur tangan, dan intimidasi oleh Beijing di Fiilpina.

Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Año tidak berbasa-basi, dan menyatakan bahwa diplomat China yang terlibat dalam 'operasi pengaruh dan campur tangan jahat' harus segera diusir dari negara tersebut, demikian dilansir The Hong Kong Post, Selasa, (11/6/2024).

Seruannya Ano menunjukkan kemarahan yang semakin meningkat di Manila dalam menghadapi penghinaan tanpa henti dari CCP terhadap kedaulatan Filipina.

Salah satu inti dari ketegangan kedua negara berkaitan dengan perairan sengketa Laut Cina Selatan di sekitar Ayungin Shoal. Filipinanya menyebutnya Second Thomas Shoal, sementara oleh China disebut Ren'ai Jiao di dalam "sembilan garis putus-putus" yang dinilai komunitas global tidak berkekuatan hukum.

Second Thomas Shoal telah menjadi titik api terbaru dalam upaya agresif Partai Komunis China (CCP) dalam memperkuat kendali atas seluruh Laut China Selatan melalui intimidasi dan pemaksaan terhadap negara-negara tetangganya yang lebih kecil.

Rekaman transkrip yang bocor dan direkayasa tersebut diduga merujuk pada beberapa "kesepakatan rahasia" yang meragukan atas misi pasokan ulang rutin Filipina ke pos terdepannya di Ayungin Shoal. Namun, seperti yang dinyatakan dengan tegas oleh para pejabat tinggi Filipina, tidak ada perjanjian semacam itu, yang menggarisbawahi kecenderungan CCP dalam membuat disinformasi guna menabur perpecahan dan perselisihan.