Pilkada 2024, Menkopolhukam: TNI-Polri dan ASN Harus Tetap Netral

MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menekankan perlunya menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN demi menghasilkan Pilkada 2024 yang berkualitas dan berintegritas.

Hal tersebut dikemukakan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di Makassar, Sulsel, Rabu (26/6/2024).

Hadi menegaskan, nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat.

“TNI, Polri dan ASN harus tetap bersikap netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, demi mencegah timbulnya berbagai permasalahan dan konflik dalam penyelenggaraan Pilkada,” bebernya.

Menko Polhukam juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada, serta perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintah yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.

Selain menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN serta penyelenggara, untuk dapat mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 yang aman dan damai, tentunya stabilitas politik, hukum, dan keamanan adalah hal mutlak.

“Stabilitas pada bidang politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang sangat penting dan mutlak untuk kita jaga bersama, karena situasi dan kondisi stabilitas Polhukam akan sangat mempengaruhi Tahapan Pilkada 2024,” ungkapnya.

Menko Polhukam memaparkan bahwa meningkatnya suhu politik selama tahapan Pilkada jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat berpotensi memicu terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengganggu tahapan Pilkada Serentak.

“Hal ini juga yang membuktikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung Jawab Penyelenggara Pilkada saja, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” terangnya.